Categories
Info

Polisi Akan Periksa Napoleon soal Penganiayaan Terhadap M Cantik

Suara. com – Polisi akan memeriksa Irjen Napoleon Bonaparte buat dimintai keterangan terkait dugaa penganiayaan yang dilakukan kepada Muhammad Kosman alias Muhammad Kece (M Kece) di Ruang Tahanan Bareskrim Polri.

Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian Djajadi mengutarakan, keterangan dari Napoleon bakal diambil setelah para bukti selesai diperiksa.

“Pasti akan dimintai fakta. Setelah semua saksi terkait peristiwa sudah diperiksa, ” kata Andi saat dikonfirmasi, Minggu (19/9/2021).

Andi juga menyebut surat terbuka yang disebar oleh Napoleon Bonaparte terkait motif penganiayaan terhadap M Kece, tidak bakal memengaruhi proses penyidikan.

Baca Juga: Alasan Aniaya Muhammad Kece, Napoleon Bonaparte: Membahayakan Akidah

“Surat terbuka tak pengaruh di proses penyidikan, ” tegasnya.

Kolase Muhammad Kece dan Irjen Penuh Napoleon Bonaparte. [istimewa/suara.com]

Sebelumnya, melalui surat terbuka, Irjen Napoleon Bonaparte mengiakan menganiaya Kece di dalam ruang tahanan.

Motif penganiayaan karena Napoleon mengaku tidak terima agama Islam dihina oleh Kece.

“Siapapun bisa menghina aku, tapi tidak terhadap Allah-ku, Al Quran, Rasulullah SAW dan akidah Islamku, karenanya saya bersumpah akan melangsungkan tindakan terukur apapun kepada siapa saja yang jantan melakukannya, ” kata Napoleon dalam suratnya, Minggu (19/9/2021).

Napoleon juga menyayangkan datang saat ini pemerintah belum menghapus semua konten Kace di media yang menurutnya “telah dibuat dan dipublilasikan oleh manusia-manusia tak beradab itu. ”

Baca Juga: Profil Irjen Napoleon Bonaparte yang Diduga Perbolehkan Bogem Muhammad Kece

Meski begitu, Napoleon menyetujui bertanggung jawab atas barang apa yang diperbuat terhadap Muhammad Kace di tahanan.

Sebelumnya, Irjen Napoleon dikabarkan melayani penganiayaan terhadap M Kece di ruang tahanan Bareskrim Polri hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Polri, Kramat Jati.

M Kece juga sudah melaporkan perkiraan penganiayaan ini dalam bagian LP: 0510/VIII/2021/Bareskrim, yang dibuat pada 26 Agustus 2021.

Terdakwa urusan suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Penuh Napoleon Bonaparte (kanan) bersiap untuk menjalani sidang secara agenda pembacaan putusan dalam Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (10/3/2021). [Suara.com/Angga Budhiyanto]

M Kece ditahan di Rutan Bareskrim sejak 24 Agustus lalu terkait video ceramahnya yang menuai kontroversi mengenai kitab kuning dan Nabi Muhammad SAW.

Sementara Napoleon menjalani penahanan dengan ketentuan 4 tahun penjara karena menerima suap sebesar Sin$200 ribu atau sekitar Rp 2. 145. 743. 167 dan US$370 ribu ataupun sekitar Rp 5. 148. 180. 000 dari benduan korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra.

Categories
Info

Ganjil-genap di Kawasan Wisata buat Cegah Kemacetan dan Tekan Penyebaran Covid-19

Suara. com berantakan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan penerapan kebijakan ganjil-genap di kawasan wisata dilakukan untuk mencegah terjadinya kepadatan, sekaligus untuk menekan penyebaran COVID-19.

Hal itu disampaikan Menhub saat meninjau penerapan kebijakan ganjil-genap bersama secara Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono di Simpang Gadog, Puncak, Jawa Barat, Sabtu (18/9/2021).

“Sesuai dengan terbitnya Inmendagri Nomor 42 Tahun 2021 pada poin 5 bahwa untuk daerah PPKM level 3, kawasan wisata sudah dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat dan pembatasan, beserta harus ada pemberlakuan ganjil-genap di jalan-jalan menuju zona wisata mulai Jumat pukul 12. 00 s. d Minggu pukul 18. 00, ” kata Budi Karya dalam pernyataannya yang dipantau di Jakarta.

Budi Susunan mengatakan, akan segera menjadikan Peraturan Menhub terkait kebijaksanaan ganjil-genap di kawasan wisata, tidak hanya di Pucuk, tapi juga di zona wisata lainnya di Nusantara selama penerapan PPKM.

Baca Serupa: Bupati Bogor dan Cianjur Sepakat Permanenkan Ganjil-genap di Puncak

Menurutnya, kemacetan yang terjadi di kawasan Puncak telah menjadi masalah yang muncul dalam tiga pekan belakang. Hal ini disebabkan sebab Puncak salah satu kawasan yang menjadi favorit kelompok di sekitar Jabodetabek untuk menghabiskan waktu berlibur.

“Saya sampaikan kepada Pak Pemangku Bupati Bogor Iwan Setiawan, supaya Puncak itu tak hanya berita macet saja, bagaimana ini bisa jadi tidak macet lagi. Awak mohon kepada Polri untuk mengawal apa yang menjadi kebijakan dari Inmendagri maupun Peraturan dari Kemenhub. Dan saya minta Pemda pula koperatif menindaklanjuti kebijakan tersebut, ” ujarnya.

Lebih tinggi, Menhub menyampaikan bahwa situasi penanganan COVID-19 di Indonesia sudah menjadi salah utama yang paling baik di Asia. Sehingga perlu dijaga, jangan sampai euforia kemerosotan angka kasus positif COVID-19 ini membuat lengah.

“Presiden berulang-ulang mengutarakan, jangan senang dulu dengan hasil baik yang telah kita capai. Kita harus menyiapkan diri masuk ke masa Endemi. Endemi ialah konsep berdampingan dengan COVID-19 namun dengan menjaga prokes dan tetap produktif, ” kata Menhub.

Terakhir tempat meminta kepada Korlantas, Pemda, Ditjen Perhubungan Darat serta BPTJ untuk berkoordinasi buat menjalankan kebijakan ganjil lengkap ini dengan baik.

Baca Selalu: Bogor-Cianjur Kemaluan Jalur Puncak 2, Itu Penyebabnya

Sementara itu, Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono mengatakan sinergitas dari semua pihak menjadi peristiwa yang sangat penting untuk memperlancar implementasi kebijakan miring genap tersebut.

Dari 3 pekan telah diberlakukan sungguh sempat terjadi lonjakan kendaraan namun hal tersebut sanggup ditangani dengan baik.

“Sinergitas Polri dan stakeholder terpaut sangat dibutuhkan dan ini sudah di manage dengan baik oleh Polda serta Polres di sini. Kita terus lakukan evaluasi dan hingga saat ini sudah sangat bagus dan efektif, ” katanya.

Sebagai bahan, kebijakan ganjil-genap ini tidak berlaku untuk sejumlah organ seperti: Pemadam kebakaran, Ambulance/ mobil jenazah, Tenaga kesehatan, Kendaraan dinas TNI/Polri, Pikulan umum, Angkutan online, Pikulan logistik/ sembako dan Kendaraan untuk kepentingan tertentu/ kritis sesuai diskresi petugas Polri.

Berikut delapan lokasi pembatasan dan pos pemeriksaan langka genap yang diterapkan dalam jalur Puncak Bogor: Pangkalan Simpang Gadog, Pos penutupan arus Cibanon, Pos Check Point Gerbang Tol Ciawi, Pos Penutupan Arus Tanggul, Pos Check Point Rainbow Hills, Pos Check Point Pasir Angin, Jalur Penggolongan Madang di Belanova, serta Check Point pintu gerbang Sirkuit Sentul.

Categories
Info

Berputar Surat Edaran Penerima Tumpuan Pesantren, Kemenag: Itu Hoaks

Suara. com – Kementerian Agama memastikan tulisan edaran perihal penerima sandaran pesantren dan pendidikan keagamaan Islam yang beredar pada masyarakat dipastikan tidak betul alias hoaks. Masyarakat diminta untuk mengabaikan serta menunggui informasi resmi dari Kemenag.

“Itu surat palsu. Informasinya tidak benar dan mencemplungkan alias hoaks, ” ujar Direktur PD Pondok Pesantren Kemenag Waryono dalam data tertulis yang diterima pada Jakarta, Jumat (17/9/2021).

Surat edaran tiruan itu bernomor B-2563/DJ. I/Dt. I. V/HM. 13/09/2021 tertanggal 13 September 2021 tentang Edaran Penerima Bantuan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2021 Masa II.

Surat tersebut ditujukan kepada pimpinan ormas/asosiasi pondok dan pendidikan keagamaan Islam, Kepala Kanwil Kemenag Cq. Kepala Bidang PD Pontren/PAKIS/PENDIS/TOS, Kepala Kankemenag Cq. Kepala Seksi PD Pontren/PAKIS/PENDIS/TOS, serta pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam.

Baca Juga: Peralihan Kartu Nikah Digital

Salah utama poin yang tertera di badan surat berbunyi bahwa pengajuan bantuan/penerima bantuan dapat disampaikan dalam bentuk cetak (hard copy) dan/atau susunan digital (soft copy) mencuaikan: a. Pemberi Bantuan; b. Diteruskan kepada pemberi tumpuan Rp30. 000. 000 diperuntukkan dua lembaga; c. Menghadiri acara Program Bantuan Tunjangan di Kemenag RI.

Waryono mengatakan selain secara substansi informasi dalam surat tersebut tidak benar, secara teknis administratif, penulisan surat tersebut juga tidak sesuai penumpu. Bahasa yang digunakan merusuhkan dan formatnya juga tak sebagaimana mestinya.

“Kalau tersedia para pihak yang menyambut surat tersebut, agar diabaikan saja atau silakan penyungguhan ke Kankemenag kabupaten/kota terdekat, ” kata dia.

Pihaknya memang tengah menggulirkan program bantuan buat pesantren dan pendidikan keyakinan Islam.

Namun, katanya, pengajuan proposal bantuan tersebut sudah ditutup pada 10 September 2021.

Baca Juga: Kementerian Agama Beri Beasiswa Untuk 330 Mahasiswa Papua

Untuk lebih sahih, kata dia, informasi seputar bantuan pesantren bisa diakses melalui aplikasi layanan sandaran pada laman https://ditpdpontren.kemenag.go.id/layananbantuan/. (Antara)

Categories
Info

Kasar! 4 Guru Besar Ini Desak Jokowi Perintahkan KPK Jalankan Rekomendasi Komnas HAM dan ORI

Suara. com – Empat guru besar dari bervariasi universitas mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk lekas memerintahkan pimpinan KPK mewujudkan hasil rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terkait pengangkatan 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kewarganegaraan nasional (TWK).

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Sigit Riyanto Sigit menilai temuan pengingkaran HAM dari Komnas HAM dan temuan maladministrasi daripada Ombudsman terkait proses TWK, sudah menjadi bukti nyata ada upaya untuk menyingkirkan pegawai KPK yang berintegritas.

“Hal itu jelas telah mengkhianati jalan pemberantasan korupsi dan keyakinan publik. Presiden Jokowi punya kesempatan untuk menunjukkan komitmennya pada aspirasi public serta menentukan sikap yang sahih bagi masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia, ” kata dia lewat fakta tertulisnya, Kamis (16/9/2021).

Sementara itu, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Azyumardi Azra Azyumardi mengatakan Jokowi lebih baik mengikuti rekomendasi Ombudsman RI & Komnas HAM dengan melantik 75 pegawai KPK menjadi ASN.

Baca Juga: Alex Noerdin Ditetapkan Simpulan dan Ditahan, Warganet Terbelah

Dengan demikian, Jokowi akan sedikit banyak melupakan ‘positive legacy’ dalam pemberantasan korupsi.

“Kegaduhan politik agaknya dapat berlanjut dalam bangsa jika Presiden Jokowi melecehkan rekomendasi kedua lembaga resmi negara itu, ” introduksi Azyumardi.

Novel Baswedan bersama sejumlah personel yang tidak lolos ulangan wawasan kebangsaan melaporkan pimpinan KPK ke Komnas HAM. (Antara)

Senada dengan kedua pendirian di atas, Guru Gede Fakultas Hukum Unsoed, Prof Hibnu Nugroho Hibnu menilai, Jokowi sebagai kepala pemerintahan harus mampu mengambil kebijaksanaan tepat dalam menangani urusan pegawai KPK.

Dian menegaskan, kebijakan yang diambil jangan sampai merugikan alih status yang dijanjikan.

“Harus diingat bahwa para-para pegawai KPK ini merupakan pegawai yang memiliki perangai dalam pemberantasan korupsi dengan sangat luar biasa, ” ucap Hibnu.

Baca Juga: 57 Pegawai KPK Dipecat, Pukat UGM: Respons Presiden Cermin Komitmen Berantas Korupsi Lemah

“Kondisi seperti sekarang harus secepatnya diakhiri untuk mencegah munculnya kegaduhan diantara institusi negara, karena hal-hal tersebut mau sangat mempengaruhi trust kebijakan hukum pemberantasan korupsi pada Indonesia, ” sambungnya.

Namun, Guru Besar Fakultas Dasar UNPAR Prof Atip Latipulhayat menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik para pegawai yang tidak lolos TWK.

Menurutnya, putusan MK hanya menyangkut uji kaidah undang-undang KPK. Demikian pula, dengan putusan Mahkamah Utama (MA) yang hanya melekat uji formal dan material dari Perkom KPK.

“Putusan tersebut tidak menyentuh ataupun terkait dengan maladministrasi sebagaimana rekomendasi dari Ombudsman RI dan juga tidak terpaut dengan pelanggaran HAM sama dengan hasil pemantauan dan analisis Komnas HAM, ” sebutan Atip.

Dengan demikian, maladministrasi dan pelanggaran HAM terbukti terjadi dalam implementasi TWK. Antara lain berupa pertanyaan-pertanyaan yang melanggar ranah privasi seseorang.

“Oleh karena itu baik rekomendasi Ombudsman maupun rekomendasi Komnas harus segera ditindaklanjuti sebab Presiden selaku penanggung pikiran tertinggi administrasi pemerintahan biar tercipta ketertiban dan keyakinan hukum, ” ujarnya.

Dalam temuan Ombudsman, dinyatakan tersedia maladministrasi dalam proses TWK. Sementara Komnas HAM menemukan 11 pelanggaran HAM.

Berhentikan Pegawai

Sebelumnya, KPK resmi mengumumkan mengeluarkan 57 pegawai KPK tak lulus dalam TWK secara hormat pada 30 September 2021.

Lima pimpinan KPK periode 2019-2023, Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron dan Nawawi Pomolango. (Antara/Desca Lidya Natalia)

Adapun sebesar enam pegawai KPK dengan sempat diberi kesempatan untuk ikut pelatihan bela negeri akan pula diberhentikan beriringan 51 pegawai KPK yang dinyatakan telah memiliki rapor merah karena tidak lolos TWK.

“Terhadap 6 karakter pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan diberi kesempatan mengikuti pelajaran dan pelatihan bela negara serta wawasan kebangsaan, namun tidak mengikutinya. Maka tak bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara dan hendak diberhentikan dengan hormat bola lampu tanggal 30 september 2021, ” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, jakarta Selatan.

“Memberhentikan dengan hormat kepada 51 orang pegawai kpk yang dinyatakan tidak memenuhi sarana per tanggal 30 September 2021, ” tambahnya.

Pengumuman pemberhentian 57 pegawai ini dipercepat sebab KPK. Sepatutnya para pegawai KPK yang tidak lulus TWK akan selesai masa baktinya sebagai pegawai KPK pada 1 November 2021.

Categories
Info

Sinergi dengan Pemprov DKI, Strategi Bank DKI Menghadapi Hantaman Pandemi Covid-19

Suara. com awut-awutan Bank DKI berupaya meningkatkan sinergitas dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Hal ini menjadi strategi bank BUMD tersebut menghadapi sulitnya kondisi perekonomian di masa pandemi Covid-19.

Direktur Keuangan merangkap Plt. Direktur Utama Bank DKI, Romy Wijayanto mengatakan secara cara ini, pihaknya berhasil mempertahankan kinerja keuangan membangun.

Bahkan, Bank DKI berhasil meraih penghargaan Indonesia Top Bank Awards kategori Bank BUKU III yang diselenggarakan oleh The Iconomics secara virtual dalam Selasa, 14 September 2021.

Romi mengatakan, penghargaan tersebut diberikan kepada bank-bank pada Indonesia dengan melihat pokok keuangan perusahaan yang menggambarkan ketahanan bank. Khususnya dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha khususnya di masa krisis pandemi Covid-19.

Baca Juga: Kemenkes: Penanganan Covid-19 Di Indonesia Mendapat Pengetahuan Dunia

Pemilihan Top Bank dilakukan dengan melangsungkan penilaian terhadap faktor-faktor kinerja bank mencakup yaitu Profitabilitas (ROA, ROE, Income of The Year, Net Interest Income), Kualitas Aset (NPL), Likuiditas (LDR, Deposit Growth), Efisiensi (BOPO, NIM) dan Permodalan (CAR).

Penghargaan yang diraih Bank DKI tersebut tidak terlepas dari strategi sinergi & kolaborasi antara Bank DKI, Pemprov DKI Jakarta, BUMD DKI Jakarta serta pacar kerja Pemprov DKI Jakarta dan BUMD.

“Kami langsung mendukung berbagai program kerja Pemprov DKI Jakarta, & terus meningkatkan perannya dalam mendukung pembangunan di DKI Jakarta, ” ujar Romi dalam keterangan tertulis, Kamis (15/9/2021).

“Hal ini diwujudkan Bank DKI dengan menyalurkan berbagai kredit ke berbagai sektor di DKI Jakarta, ” tambahnya menjelaskan.

Lebih lanjut, Romy menyampaikan terima kasih pada seluruh nasabah dan pemangku kepentingan atas penghargaan yang diterima atas peningkatan kinerja Bank DKI.

“Bank DKI juga menyampaikan terima afeksi kepada nasabah atas kepercayaannya dalam menggunakan produk serta layanan Bank DKI, ” pungkasnya.

Baca Juga: RS Mulai Sepi, Nilai Keterisian Peraduan Covid-19 Telah 13, 38 Persen

Categories
Info

Mula-mula Kali, Indonesia Jadi Presidensi G20 Sampai November 2022

Perkataan. com – Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengungkapkan jika Indonesia bakal menjadi presidensi perhelatan G20 mulai 1 Desember 2021 hingga 3 November 2022. Ini menjelma kali pertama bagi Indonesia menjadi presidensi sejak G20 didirikan.

Retno mengatakan bahwa serah terima dilakukan zaman perhelatan Konferensi Tingkat Luhur (KTT) di Roma pada 2021. Indonesia akan menjadi presidensi 150 pertemuan negeri Argentina, Australia, Brazil, Kanada, China, Uni Eropa, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris, dan Amerika Serikat.

“Ini untuk pertama kalinya Indonesia memegang presidensi G20, sejak G20 didirikan dan ini tentunya merupakan keyakinan, ” kata Retno dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (14/9/2021).

Lebih lanjut, Retno menjelaskan mengenai evaluasi situasi dunia pada 2020 di mana telah diperkirakan kalau dunia belum akan sepenuhnya ke luar lantaran pandemi Covid-19.

Baca Juga: Presidensi G20, Apa Manfaatnya Bagi Ekonomi Nusantara?

Kalau dari bagian kesehatan, WHO menyampaikan harapan di akhir 2021 negara di seluruh dunia mampu melakukan vaksinasi 40 upah dari populasinya. Adapun 70 persen sebagai syarat herd immunity diharapkan dapat dicapai pada pertengahan 2022.

Tatkala dari aspek ekonomi, Retno menuturkan ekonomi dunia mendarat hingga minus 3, dua persen pada 2020 bertemu data IMF. Untuk 2021, terdapat tren positif pertumbuhan yang diperkirakan mencapai enam persen dan diharapkan mampu terus berlanjut pada 2022.

Selain itu, Retno mengatakan bahwa dunia juga memperhitungkan masih adanya kerentanan serta kekhawatiran akan pertumbuhan yang belum akan merata.

“Dari sisi geopolitik diperkirakan rivalitas dari perut kekuatan besar masih akan berlanjut, ” ujarnya.

Bersandarkan tiga poin tersebut, oleh karena itu menurut Retno spirit utama dari Indonesia yang menjelma presidensi G20 ialah sembuh bersama. Pulih secara bersama-sama itu memerlukan spirit, solidaritas kerja sama, kolaborasi, kemitraan dan inklusivitas.

Baca Juga: Anang Hermansyah Bentuk 30 Villa di Bali, Warganet: Duitnya Gak Abis-abis!

“Inklusifitas akan menjelma salah satu kata kunci dalam presidensi G20 Nusantara, Indonesia tidak hanya akan memperhatikan kepentingan anggota G20 saja tapi juga keinginan negara berkembang dan grup rentan. ”

Categories
Info

Luhut Kecewa Lihat Pantai Pangandaran Diserbu Wisatawan Abai Prokes

Suara. com – Koordinator PPKM Jawa dan Bali, Luhut Binsar Panjaitan, menyoroti Pantai Pangandaran, Jawa Barat, yang diserbu wisatawan setelah Pemberlakuan Pemisahan Kegiatan Masyarakat di daerah itu turun ke lapisan 3.

Luhut menegaskan pemerintah memang mengizinkan pembukaan tempat wisata, namun masyarakat jangan terlalu euforia hingga lengah menerapkan protokol kesehatan.

“Pantai Pangandaran yang dipenuhi oleh pengunjung daripada Bandung Raya, Tasikmalaya, serta Jabodetabek sehingga berpotensi buat terjadi penyebaran kasus memasukkan bagi daerah tersebut. Hal tersebut diperparah karena lemahnya protokol kesehatan yang diterapkan, ” kata Luhut pada jumpa pers, Senin (13/9/2021).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) itu juga menyayangkan pelaku bisnis pariwisata yang tak menerapkan protokol ketat kepada pengunjungnya.

Baca Juga: Tiga Kunci Hidup Bersampingan dengan Covid-19 Versi Luhut

“Tingkat okupansi hotel di Kawasan Wisata Pangandaran mendekati penuh. Hal itu berlawanan dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur terkait kapasitas hotel yang diperbolehkan, ” ucapnya.

Dia meminta pemerintah provinsi Jawa Barat dan negeri Kabupaten Pangandaran untuk bertambah ketat mengawasi aktivitas wisata di daerahnya.

“Ingat kemarin kita sudah kena covid varian alpha, sekarang kita menghadapi varian delta dengan lebih dahsyat, ” tegasnya.

Wisatawan pantai Pangandaran [istimewa]

Pemerintah akan terus menerapkan PPKM berbasis lapisan hingga pandemi benar-benar terarah, setiap pekan implementasinya mau dievaluasi daerah mana saja yang bisa dinaikkan atau diturunkan levelnya sesuai kedudukan terbaru.

Pada pekan itu Bali turun ke tangga 3, sehingga hanya tertinggal 3 kabupaten/kota yang sedang berstatus PPKM Level 4.

Menangkap Juga: Diperpanjang Lagi, Daerah dengan Kehormatan PPKM 3 dan 2 Boleh Buka Bioskop

Sejumlah pelonggaran juga ditambah seperti pembukaan tempat wisata dan bioskop di daerah PPKM level 3 & 2 akan dibuka secara protokol kesehatan dan memakai aplikasi Pedulilindungi.

Aturan detail dan daftar status PPKM daerah di Jawa Bali dapat dilihat dalam preskripsi Instruksi Menteri Dalam Kampung.

Categories
Info

Geger! Belasan Kerbau Mati Misterius di Sekitar Proyek Pendirian Sirkuit Mandalika

Suara. com berantakan Warga Desa Ketapang, Desa Kuta Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Sedang, Nusa Tenggara Barat (NTB) sedang digegerkan dengan matinya belasan ekor sapi dengan terjadi secara misterius. Lokasi tersebut diketahui berada dalam sekitar proyek pembangunan Gelanggang Mandalika.

Pemilik kerbau yang berada di lokasi itu menuturkan, total kerbau yang mati ada 18 punggung.

“Dari hari Rabu ada yang pasif, Kamis ada juga serta tadi malam. Kalau totalnya 18 ekor sama anaknya masih kecil, ” membuka pemilik kerbau, Lalu Nure seperti dikutip dari Beritabali. com-jaringan Suara. com.

Meski begitu, dia mengemukakan, sebelum hewan ternak tersebut tewas, dari mulut kerbau miliknya sempat mengeluarkan busa warna putih.

Mengucapkan Juga: Stok Daging Kerbau Beku pada Bulog Sumut Kosong

“Saya tidak tahu kok bisa mati begini, pada setiap hari ada saja yang mati, ” katanya.

Tengah itu, dari catatan Biro Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB hingga Jumat (10/9/2021) sudah ada 18 punggung yang mati mendadak.

Pihak dinas pun kemudian melaksanakan pemeriksaan serta mengambil sampel darah dan liur kerbau untuk diteliti di laboratorium kesehatan hewan yang berkecukupan di Bali.

“Ada tiga ekor wadah kami ambil sampel, awalnya kami mau ambil seluruh cuma sulit komunikasi secara pemilik, ” ungkap Dokter Hewan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Muslih.

Dikemukakannya, pihaknya turun ke lokasi karena dasar dari kemarin ada merembes laporan.

Baca Juga: Sebelum Kedatangan Rider WSBK dan MotoGP, Seekor Munding Jajal Sirkuit Mandalika

“Jadi sampel yang ada ini kami akan angkat ke lab dan menunggu hasilnya keluar. Pemeriksaan lab juga adanya di Bali, ” bebernya.

Diakuinya, berdasarkan laporan yang ada, setidaknya 15 ekor kerbau beku tidak dalam waktu berbenturan. Sedangkan ada kerbau yang lain yang berhasil diberikan antibiotik.

“Kalau dibiarkan bahaya, karena bisa menjangkit kerbau dengan lain. Apalagi ini kepala kandang, ” katanya.

Dibanding kejadian tersebut, dokter memeriksa kerbau yang mati mendadak terkena penyakit ngorok atau septicaemia Epizootika (SE).

Keburukan menular ini hanya bisa menular kepada dua hewan yakni, sapi dan kerbau.

”Kalau keracunan disebabkan limbah mungkin belum mengarah ke sana sungguh, karena kami bicara bersandarkan gejala kami lihat. Logat pemilik juga kerbau ini minum air sumur bor selama ini, ” jelasnya.

Sebelumnya sempat viral seekor kerbau mengaspal di lintasan sirkuit Mandalika. Tak laman berselang, sejumlah 15 akhir kerbau milik warga sekitar Sirkuit Mandalika, mati mendadak.

Banyak dugaan masyarakat netizen, setelah berita mati mendadak hewan kerbau dekat gelanggang ini viral. Ada yang menduga sengaja diracun, tidak lama setelah viral “kerbau uji coba mengaspal pada lintasan sirkuit”.

Categories
Info

Peringati 20 Tahun Serangan Teroris 9/11, Sekjen PBB Sampaikan Pesan Menyentuh

Suara. com – Asosiasi Bangsa-Bangsa memperingati serangan teroris 11 September alias gempuran 9/11 yang terjadi pada Amerika Serikat 20 tahun lalu.

Serangan teroris terhadap beberapa target di New York City dan Washington DC, termasuk menara World Trade Center, menewaskan hampir 3. 000 orang.

Memperingati 20 tahun serangan 9/11, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengenai.

“Hari ini kita mengingat hari suram yang bergairah di benak jutaan orang di seluruh dunia –satu hari ketika hampir 3. 000 nyawa dari 90 lebih negara dirampas sebab teroris dalam serangan keji dan pengecut di Amerika Serikat. Ribuan orang lainnya terluka, ” tulis Guterres dalam pernyataan itu.

Baca Selalu: 20 Tahun Serangan 9/11: Jerman Masih Berhadapan dengan Para Jihadis Militan

Guterres menyebut perhatiannya diberikan pada target dan keluarga, juga para-para penyintas yang harus hidup dengan luka fisik & trauma emosional.

Sekjen PBB Antonio Guterres. [AFP]

“Pada hari ini, perhatian saya terpaku kepada para korban & keluarga mereka. Kami memberi penghormatan kepada para penyintas, yang harus menyembuhkan luka fisik dan emosional untuk melanjutkan hidup mereka. Kami menghormati para responden baru yang menempatkan dirinya dalam bahaya, dengan banyak mengabulkan pengorbanan terakhir, meneladankan rasa kemanusiaan dan kasih roman yang hendak dihapuskan sebab terorisme, ” katanya.

Ia juga menyebut momen ini adalah waktu yang benar untuk mengingatkan negara-negara dunia tentang pentingnya solidaritas bergabung.

“Dan awak mengingat solidaritas, persatuan, & keteguhan hati yang diungkapkan oleh masyarakat internasional 20 tahun yang lalu, yang bertujuan untuk sebuah era depan tanpa terorisme. ”

Dikatakannya, PBB berkomitmen penuh untuk menegakkan hak dan kebutuhan para korban terorisme di seluruh dunia.

Baca Selalu: Identitas Muslim Indonesia Tiba-tiba Menjadi Mencolok Setelah Serangan 9/11

“Hari ini kami sandarmenyandar dalam solidaritas dengan masyarakat New York City, Amerika Serikat, serta semua para-para korban terorisme di mana pun di seluruh dunia. Kami kembali berkomitmen untuk secara bersama-sama menegakkan sah dan kebutuhan mereka, ” tutup Guterres. [ANTARA]

Categories
Info

Jokowi Tinjau Infrastruktur di Langgar Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta

Suara. com – Presiden Joko Widodo melakukan lawatan ke Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, Kabupaten Bantul, di dalam Jumat (10/9/2021).

Dalam anjangsana tersebut, Jokowi meninjau suatu kawasan ‘Kader City’ dengan di dalamnya terdapat sebanyak sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar di madrasah tersebut.

Menurut Direktur Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, Aly Aulia, Kader City memiliki 3 bangunan yang siap buat diresmikan dan difungsikan, yakni gedung kampus, rumah susun, dan masjid. Ketiga gedung tersebut diharapkan dapat menunjang tercapainya misi madrasah di dalam mencetak kader-kader masa ajaran yang berkualitas.

“Mudah-mudahan impian kami menjadikan tempat itu jadi kawasan kader dalam rangka untuk bisa mengemban misi perserikatan Muhammadiyah, warga, dan negara guna mengecap kader-kader masa depan bisa berjalan dengan baik, ” ujar Aly Aulia zaman mendampingi Jokowi meninjau tempat tersebut.

Baca Juga: CEK FAKTA: Presiden Jokowi Umumkan RI Bebas Masker dan Kegiatan Kembali Wajar, Benarkah?

Usai pertimbangan, Jokowi menandatangani ketiga piagam sebagai tanda difungsikannya secara resmi gedung kampus, rumah susun, dan Masjid Hajah Yuliana yang berada di kawasan Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, Kabupaten Bantul.

Dalam acara tersebut Jokowi didampingi Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Ketua Tim Pengembangan Muallimin Buya Syafii Maarif, dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X.