Categories
Info

Bekas Menteri Mengaku Bangga Jadi Tandingan PKI, Minta Batalkan RUU HIP

Suara. com – Bekas Menteri Kehutanan Malem Sambat Kaban atau yang dikenal MS Kaban secara gamblang mengaku bangga menjelma musuh PKI. Pernyataan itu dilontarkannya sebagai wujud penolakan terhadap Program Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila ataupun RUU HIP. MS Kaban serupa meminta partai politik pengusung RUU itu untuk dibubarkan.

–>

Suara. com – Mantan Menteri Kehutanan Malem Sambat Kaban atau yang dikenal MS Kaban secara gamblang mengiakan bangga menjadi musuh PKI.

Pernyataan tersebut dilontarkannya sebagai wujud penolakan kepada Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP. MS Kaban juga meminta partai politik pengusung RUU itu untuk dibubarkan.

MS Kaban menyampaikan hal ini dalam cuitan yang diunggah ke akun Twitter miliknya, @hmskaban, Kamis (25/6/2020).

“Aku bangga musuh PKI aku angkuh jadi Kadrun tolak dan batalkan RUU HIP yang jelas-jelas makar terhadap UUD 45, ” cuit MS Kaban.

Ia memasukkan, “Usut, adili, bubarkan parpol pengusung pendukung RUU HIP musuh Pancasila. ”

Baca Juga: Pasal Kontroversi RUU HIP, sejak Ekasila hingga Ketuhanan yang Berkebudayaan

Dalam cuitannya, MS Kaban berniat seluruh kompunen bangsa untuk bersatu memperjuangkan NKRI dan UUD 1945.

“Seluruh kompunen bangsa, umat Islam, tokoh nasionalis TNI, POLRI bersumber teguh NKRI kembali ke UUD 45 amanat 5 7 59, ” pungkasnya.

MS Kaban menolak RUU HIP (Twitter)
MS Kaban menolak RUU HIP (Twitter)

Cuitan tersebut memperoleh banyak respon dari warganet. Pantauan Suara. com , Jumat (26/6) siang, unggahan MS Kaban telah mendapat kira-kira seribu like dan 360 retweet.

Baca Juga: Siapa Pengusul RUU HIP Yang Bikin Heboh, 9 Bagian DPR Setuju Lho

Namun rata-rata warganet justru menghujat MS Kaban. Banyak netizen di Twitter yang tidak setuju dengan pernyataan bekas Menteri Kehutanan di era Pemimpin Susilo Bambang Yudhoyono ini.

Untuk diketahui, satu diantara hal yang dipermasalahkan di dalam RUU HIP adalah konsep Trisila dan Ekasila serta frasa “Ketuhanan yang Berkebudayaan”.

Konsep dan frasa itu langsung menjadi kontroversi dan mendapatkan tentangan keras dari publik maka sejumlah ormas.

Merujuk pada laman formal DPR, RUU HIP sudah dibahas sebanyak tujuh kali dan telah resmi menjadi RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna pada Selasa (12/6/2020). Saat ini tinggal menunggu persetujuan Jokowi untuk pembahasan kemudian.

Sejumlah ormas hingga masyarakat luas menyerahkan kritik keras terhadap RUU HIP. Bahkan, PA 212 hingga FPI mengelar demonstrasi menolak RUU HIP yang digelar di depan gedung DPR RI, Rabu (24/6/2020).