Categories
Info

BKN: Hasil TWK Pegawai KPK Termasuk Dokumen Rahasia

Suara. com awut-awutan Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Supranawa Yusuf menegaskan bahwa hasil Ujian Wawasan Kebangsaan (TWK) jadi seleksi alih status personel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negeri (ASN) adalah dokumen spion.

Suara. com – Pengantara Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Supranawa Yusuf menegaskan bahwa hasil Tes Paham Kebangsaan (TWK) sebagai pilihan alih status pegawai Premi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelma aparatur sipil negara (ASN) adalah dokumen rahasia.

“KPK memang minta ke BKN, tapi karena kami melibatkan instansi-instansi lain untuk menyerahkan atau tidak, maka ana konfirmasi dulu ke institusi terkait dan keputusan pemimpin (TNI), semua dokumen asesmen tadi itu merupakan sertifikat berklasifikasi rahasia, ” kata Wakil Kepala BKN Supranawa Yusuf dalam konferensi pers virtual, di Jakarta, Jumat (13/8/2021).

Di 31 Mei 2021, cabang 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi kondisi dalam TWK meminta kanal terhadap 8 kelengkapan TWK kepada Pejabat Pengelola Keterangan dan Data (PPID) KPK.

Informasi yang diajukan oleh para pegawai KPK jarang lain adalah dasar kaidah penentuan unsur-unsur pengukuran asesmen TWK, dasar hukum penentuan kriteria, kertas kerja asesor, berita acara penentuan lucut atau tidak lulus dan hasil asesmen TWK masing-masing pegawai.

Baca Juga: Peneliti Pukat UGM Heran dengan KPK yang Pulih Tuding Ombudsman RI Kerjakan Maladministrasi

Namun had 6 Agustus 2021, hasil TWK tersebut tidak cepat diberikan oleh PPID KPK yakni Sekretaris Jenderal KPK. Akhirnya perwakilan 75 personel KPK tersebut pun melaporkan sengketa informasi tersebut ke Komisi Informasi Pusat dalam 9 Agustus 2021.

Di konferensi pers tersebut, Supranawa juga mengatakan bahwa tak ada penyisipan ayat melanggar TWK sebagai proses mendaulat status pegawai KPK menjadi ASN.

“Dalam UU ASN nyata-nyata disebutkan untuk menjadi ASN harus ada opsi meliputi kompetensi dasar serta bidang. Kompetensi dasar tersedia yang disebut wawasan kewarganegaraan nasional di samping karakteristik karakter dan umum, jadi tersedia TWK dalam proses pilihan, ” ujar Supranawa.

Menurut Supranawa, jadi ASN atau PNS, di setiap pengangkatan, naik jabatan ataupun mutasi, harus mengucapkan ikrar atau janji terkait kesetiaan.

“Dalam diskusi berkembang apakah cukup pernyataan. Ini membentuk bukan bicara pengetahuan, biji manusia seperti apa pada akhirnya disepakati ada bab TWK tersebut dan awak tidak ‘concern’ pada sapa yang usulkan tapi ‘concern’ pada substansinya, ” cakap Supranawa.

Baca Juga: Dirahasiakan Firli Cs, Cabang 75 Pegawai KPK Memerkarakan Hasil TWK ke KIP

Sebelumnya, Dewan Penilik (Dewas) KPK mengungkapkan kalau pihak yang pertama kali mengusulkan TWK ialah BKN. Hal itu disampaikan di rapat pada 9 Oktober 2020 serta dalam rapat harmonisasi Kemen PANRB & BKN.

Menurut Dewas, masa itu BKN meminta tentu ada asesmen wawasan kebangsaan untuk mengukur syarat pemberian pegawai KPK menjadi ASN terkait kesetiaan pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, & pemerintahan yang sah. BKN disebut tidak setuju pemenuhan syarat tersebut hanya dengan penandatanganan surat pernyataan selalu. [Antara]