Categories
Info

Curiga BPK, Banyak Menteri Takut Cairkan Dana COVID-19 Sampai Jokowi Hangat

Suara. com – Kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap rentetan menterinya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 18 Juli lalu salah satunya sebab lambatnya pencairan anggaran COVID-19.

–>

Bahana. com – Nafsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada jajaran menterinya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 18 Juli lalu salah satunya karena lambatnya pencairan anggaran COVID-19.

Lambatnya pencarian anggaran oleh para menteri akibat mereka tak berani karena takut terhadap audit BPK. Peristiwa itu diungkapkan oleh Menteri Pemimpin Bidang Politik Hukum dan Kebahagiaan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

“Tapi ada selalu yang takut. Takut ke BPK. Saya datangi ke Ketua BPK. Pak ini banyak menteri yang takut mengeluarkan uang sampai-sampai kepala marah-marah Kenapa pak? ” sekapur Mahfud, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (5/7/2020).

Tak hanya itu, Mahfud juga mengatakan bahwa BPK yang melakukan pemeriksaan terlebih awal sebelum anggaran tersebut bisa dicairkan juga membuat proses pencarian terkendala.

“Orang sedang berjalan, BPK sudah mengakar, katanya mau disetop dulu, seluruh mau diperiksa dulu prosedurnya. Padahal ini buru-buru mengeluarkan uang, ” ujarnya.

Mahfud mengaku sudah mengkomunikasikan permasalahan tersebut dengan pihak BPK. BPK pun sudah merespon dan berkomitmen bakal mempermudah proses audit agar pencairan anggaran kementerian segera turun.

“Yaudah nanti saya urus agar nanti ada semacam audit komprehensif dengan lebih mudah lebih memperlancar kesibukan, ” kata Mahfud.

Ketakutan audit BPK tersebut lanjut Mahfud, sebetulnya terjadi dalam berbagai lembaga dan kementerian. Pada sinilah peran pimpinan kementerian bisa berbau menghadapi risiko apalagi di masa pandemi kali ini.

“Semua alternatif ada risiko, dan seorang atasan itu memang diangkat untuk menghadapi risiko itu. Kalau takut, ini takut, itu malah nggak mengerjakan. Apalagi ini untuk keselamatan rakyat untuk memerangi Covid-19 yang sekarang sedang melanda negeri kita, ” ujarnya.

Menurut Mahfud para menteri seharusnya tak perlu takut, karena KPK, Jaksa Agung dan BPK sudah diminta untuk memberikan pendampingan adat. Ia juga berpesan yang terpenting ketika pencairan anggaran adalah kebenaran data materilnya.

“Dalam keadaan darurat tersebut yang penting kebenaran materilnya kalau ini digunakan untuk ini. Yang kebenaran formal administrasi prosedur, jadi khusus untuk Covid-19 itu biar dimaklumi. Oleh sebab itu perlu pendampingan hukum, ” katanya.

Kontributor: Arry Saputra