Categories
Info

Dilaporkan Karena Dugaan Makar, Tersebut Penjelasan Direktur LBH Bali

Suara. com kepala Direktur Lembaga Bantuan Patokan (LBH) Bali Ni Kadek Vany Primaliraing dilaporkan ke Polda Bali atas tuduhan dugaan makar karena menyerahkan bantuan hukum kepada mahasiswa Papua. Pelaporan tersebut menjadi tanda tanya karena advokat dianggap ikut melakukan jalan makar disaat menjalankan instruksi konstitusi.

Bahana. com – Direktur Lembaga Bantuan Patokan (LBH) Bali Ni Kadek Vany Primaliraing dilaporkan ke Polda Bali atas tuduhan dugaan makar karena menyampaikan bantuan hukum kepada mahasiswa Papua.

Pelaporan tersebut menjelma tanda tanya karena percaturan dianggap ikut melakukan upaya makar disaat menjalankan arahan konstitusi.

Permasalahan itu bermula saat LBH Bali mendampingi aksi nyaman Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) pada 31 Mei 2021.

Pendampingan itu juga berdasar dengan surat permohonan pendampingan hukum Nomor 09/AMP-KK-BALI/III/2021 tertanggal 27 Mei 2021.

Baca Selalu: Mahasiswa Papua Tuntut Pemerintah Tarik Militer hingga Beri Hak Tentukan Nasib Sendiri

Dengan demikian LBH Bali padahal menjalankan mandat konstitusi yakni Pasal 1 Ayat 3, Pasal 27 Ayat 1, Pasal 28 Ayat satu dan Pasal 34 Ayat 1 dalam UUD 1945 dan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

“Pada poinnya menyimpan serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan kanal terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law), ” sekapur Vany kepada Suara. com, Rabu (4/8/2021).

Akan tetapi, Vany justru dilaporkan ke Polda Bali oleh pelapor Rico Ardika Panjaitan pada Senin, 2 Agustus 2021 atas dugaan tindak kejahatan makar dan dugaan pemufakatan makar.

Vany lantas menjelaskan kalau zaman mendampingi klien, advokat dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras atau latar belakang sosial serta budaya. Itu tertuang di Ayat 1 Undang-undang Cetakan 18 Tahun 2003 dengan mengatur tentang profesi rapat.

Kemudian pada Ayat 2 UU 18/2003 dijelaskan kalau advokat tidak dapat diindetikan dengan kliennya dalam menyelamatkan perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau bangsa.

Mengaji Juga: Tolak Gugatan 2 Mahasiswa Papua ke Polda, Hakim Disebut Abaikan Fakta

“Sehingga LBH Bali sedang mewujudkan mandat konstitusi dan UU 40 tahun 2008 mengenai Penghapusan Diskriminasi Ras & Etnis, ” ujarnya.