Categories
Info

DPR Disuntik Vaksin Nusantara, IDI: Ganjil dan Terkesan Mengeklaim

Suara. com РKetua Satuan Perintah COVID-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Zubairi Djoerban meminta awak peneliti untuk menjelaskan ke publik secara lengkap perkara Vaksin Nusantara. Zubairi mengucapkan proses pembuatan vaksin gagasan Eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto itu harus dijelaskan secara saintifik, sebab Badan Pengawas Obat & Makanan menyatakan vaksin itu belum bisa…

Suara. com – Ketua Satuan Perintah COVID-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Zubairi Djoerban meminta awak peneliti untuk menjelaskan ke publik secara lengkap perkara Vaksin Nusantara.

Zubairi mengatakan proses pembuatan vaksin gagasan Eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto itu kudu dijelaskan secara saintifik, sebab Badan Pengawas Obat & Makanan menyatakan vaksin tersebut belum bisa lanjut ke uji klinis fase II.

“Tanpa bermaksud tendensius, saya mau pihak Vaksin Nusantara menjelaskan kepada publik, kenapa tetap ingin melaksanakan uji klinis fase dua. Padahal BPOM belum keluarkan izin untuk itu, ” kata Zubairi melalui Twitternya dikutip Pandangan. com, Rabu (14/4/2021).

Dia pun menyuarakan seharusnya anggota DPR tak bisa divaksin nusantara keadaan ini di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta sebab sudah mendapat jatah Vaksin Sinovac dari pemerintah.

Baca Juga: Anggota DPR Bakal Disuntik Vaksin Nusantara Hari Ini, Begini Kata Kemenkes

“Relawannya biar DPR, yang sebenarnya sudah menjalani vaksinasi kan? Ini benar-benar ganjil. Saya pribadi kesulitan meyakinkan diri ataupun percaya terhadap Vaksin Nusantara. Pasalnya uji klinis satunya juga belum meyakinkan, ” ucapnya.

 Lab pembuatan Vaksin Nusantara di RSUP Kariadi [suara.com/Dafi Yusuf]
Lab pembuatan Vaksin Nusantara di RSUP Kariadi [suara.com/Dafi Yusuf]

“BPOM menyatakan jika potensi imunogenitas vaksin ini untuk memajukan antibodi itu belum meyakinkan. Sehingga belum bisa ke fase selanjutnya, ” sambung Zubairi.

Menurutnya, proses pengembangan vaksin ataupun obat yang benar dengan saintifik atau evidence based medicine (EBM) wajib dilakukan alias tidak bisa ditawar.

“Kalau uji klinis fase dua ini dilakukan tanpa izin BPOM, rasanya kok sesuai memaksakan ya. Semoga situasi ini bisa dibicarakan secara baik oleh BPOM serta pihak Vaksin Nusantara. Mengabulkan, ” tutupnya.

Diketahui, sejumlah anggota Upah IX DPR RI akan disuntik Vaksin Nusantara dalam Rumah Sakit Pusat Laskar Darat Gatot Soebroto, Jakarta pada Rabu (14/4/2021) pukul 10. 00 WIB pagi ini.

Baca Juga: DPR Tuding BPOM Seleksi Dukung Vaksin Impor daripada Vaksin Nusantara

Pemangku Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena mengecap vaksinasi ini dilakukan dengan sukarela atas dasar anutan terhadap pengembangan vaksin yang dilakukan oleh Eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto bersama peneliti dari Undip dan RSUP Kariadi Semarang.