Categories
Info

Ferdinand Balas Kritik Tengku: Zul, Aku Kasih Tahu Ya Biar Pintar Dikit

Bahana. com – Pemerintah memberikan arahan kepada masyarakat yang menilai UNDANG-UNDANG Cipta Kerja memiliki kelemahan buat menempuh jalur konstitusi melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Nanti, MK yang akan mengujinya.

Suara. com – Pemerintah menyampaikan saran kepada masyarakat yang menilai UU Cipta Kerja memiliki kelemahan untuk menempuh jalur konstitusi meniti judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Nanti, MK yang akan mengujinya.

Namun saran tersebut tak memuaskan seluruh pihak. Wakil Sekretaris Jenderal Indah Ulama Indonesia Tengku Zulkarnain melalui media sosial mengatakan, “kata Prof. Mahfud MD urusan hukum pada NKRI bukan urusan pemerintah tersebut urusan yudikatif. Nah, UU Membuat Kerja dibuat pemerintah terus disuruh menuntut ke MK jika tak puas. ”

Bagi Tengku, hal tersebut, “sama saja membiarkan pemerintah berbuat “seenaknya” terus MK disuruh membereskan pedengan “cuci piring” Enak ya. ”

Menanggapi pendapat Tengku, Ferdinand Hutahaean, seorang politikus yang sering berseteru secara Tengku, menegaskan tidak sependapat dengan Tengku yang menganggap sikap pemerintah sama seperti “cuci piring. ”

Baca Juga: Pasal 46 UU Ciptaker Dihapus Gegara Salah Ketik, HNW: OMG, Makin Ruwet!

“Zul, saya kasih tahu ya biar cendekia dikit. Pengadilan itu (MK) ialah tempat mencari kebenaran atas perbedaan pendapat hukum. Pemerintah dan sebagian buruh berbeda pendapat soal UNDANG-UNDANG Ciptaker, MK untuk menemukan jumlah kebenaran atas perbedaan itu tempatnya adlh MK. Jadi bukan cuci piring, ” katanya.

Dipersilakan ke MK

Presiden Joko Widodo mengisbatkan bahwa UU Cipta Kerja tak menyebabkan resentralisasi kewenangan dari negeri daerah ke pemerintah pusat. Kejadian itu disampaikan Presiden dalam fakta persnya, Jumat (9/10/2020), sore, pada Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Dijelaskan Presiden, perizinan berusaha dan pengawasannya pasti dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, & Kriteria yang ditetapkan pemerintah induk.

“Ini agar dapat tercipta standar penyajian yang baik di seluruh kawasan. Dan penetapan NSPK ini belakang akan diatur dalam PP atau peraturan pemerintah, ” kata Presiden.

Baca Juga: Pabrik Mobil di MENODAI Tutup, Rizal Ramli: Bukannya Tersedia UU Ciptaker, Kok Kabur?

Kewenangan perizinan untuk nonperizinan berusaha, lanjutnya, juga tetap ada di pemerintah daerah, tidak ada perubahan. Bahkan dilakukan penyederhanaan dan standarisasi macam dan prosedur berusaha di kawasan, dan perizinan berusaha di wilayah diberikan batas waktu.