Categories
Info

Hotman Tak Pakai Baju saat Silakan Saran ke Jokowi, Publik: Sultan Mah Bebas

Suara. com – Pengacara terkenal Hotman Paris Hutapea terus mengutarakan aspirasinya perihal UU Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh DPR. Hotman Paris Hutapea melalui akun Instagramnya @hotmanparisofficial memberi saran kepada Presiden Jokowi untuk merampungkan perkara Omnibus Law.

Suara. com – Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea terus mengutarakan aspirasinya kejadian UU Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh DPR.

Hotman Paris Hutapea melalui akun Instagramnya @hotmanparisofficial memberi saran kepada Presiden Jokowi untuk merampungkan perkara Omnibus Law.

“Catat ya: bipartit dandi Depnaker bisa berbulan kamar! Apabila buruh menang di Mahkamah Agung? Eksekusi berapa lama? Bagi yang komen agar paham cara keseluruhan! Siapa bilang waktunya kecil?? Coba hitung waktunya dari tiba kasus bipartit lanjut di pengawasan Depnaker sd Eksekusi Putusan Mahkanah Agung? ” tulis Hotman memberi keterangan unggahannya, Minggu (11/10/2020).

Dalam gambar tersebut, Hotman mengungkit sejarah Indonesia saat era krisis moneter keuangan tahun 1998.

Menangkap Juga: Bikin Ngakak, Lelaki Ini Sebut Melly Goeslaw Padahal Mau Kritik Omnibus Law

Menurut Hotman, atas desakan IMF ketika itu dibuatlah undang-undang kepailitan, di mana diatur perkara kepailitan walaupun triliunan rupiah harus diputus dalam waktu 30 hari oleh pengadilan, kemudian diubah menjadi 60 hari.

Hotman Paris memberi masukan ke presiden. (Instagram/@hotmanparisofficial)
Hotman Paris meluluskan masukan ke presiden. (Instagram/@hotmanparisofficial)

Bahkan untuk urusan penjadwalan utang pkpu, lanjut Hotman, harus diputus dalam waktu 20 hari dan sampai sekarang berhasil dengan baik.

Oleh sebab itu, Hotman mengaku siap turun gunung ke istana untuk membantu Presiden Jokowi tentang hukum.

“Saya siap datang ke istana untuk memberikan masukan-masukan kepada abu presiden tentang praktik pengadilan khususnya pengadilan perburuhan, ” kata Hotman lagi.

Sebab menurutnya, proses hukum itu sangat memakan waktu dari tiba Depnaker sampai Mahkamah Agung (MA).

Baca Juga: Maksud Hati Kritik Omnibus Law, Pegowes Ini Malah Sebut Melly Goeslaw

“Untuk kalangan buruh yang gajinya cuma 3-5 juta, pesangonnya sedikit mana kuat dia membiayai perkara, ” tutupnya.