Categories
Info

Jokowi Ancam Tarik Bansos Bagi Penolak Vaksin Covid-19, Ini Penjelasannya

Perkataan. com – Kementerian Kesehatan MENODAI mengklaim tetap mengutamakan edukasi, sebelum menerapkan sanksi bagi penolak vaksin covid-19 yang diatur dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2021. Ujung Bicara Vaksinasi dari Kemenkes dr Siti Nadia Tarmizi mengatakan, vaksinasi memang hak setiap masyarakat.

Suara. com – Kementerian Kesehatan RI meminta tetap mengutamakan edukasi, sebelum menerapkan sanksi bagi penolak vaksin covid-19 yang diatur dalam Perpres Bagian 14 Tahun 2021.

Juru Bicara Vaksinasi dari Kemenkes dr Siti Nadia Tarmizi mengatakan, vaksinasi memang hak setiap masyarakat.

Namun, dia meneruskan, dalam jalan penanganan wabah maka perlu tersedia sanksi tegas jika menolak divaksin.

“Vaksinasi yang diberikan kepada diri kita ini bertujuan untuk melindungi & menyelesaikan masalah pandemi di negeri ini. Jadi bukan hanya buat kepentingan pribadi atau individu tapi kepentingan masyarakat bersama. Jadi edukasi dan persuasif akan menjadi modus utama kami, ” kata Nadia dalam jumpa pers virtual, Senin (15/2/2021).

Baca Selalu: Andi Arief Puji Jokowi Teruskan Proyek SBY, Denny Sindir Hambalang Mangkrak

Nadia selalu menyebut dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Aib Menular, ada sanksi bagi orang yang dengan sengaja menghalangi pengerjaan wabah bisa dipenjara satu tarikh dan denda Rp 1 juta.

“Jadi sanksi adalah jalan terakhir untuk kemudian betul-betul tidak dilaksanakan, ” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meneken Perpres Nomor 14 Tahun 2021 mengenai Perubahan Atas Peraturan Presiden Bagian 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Di Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 pada 9 Februari 2021.

Dalam Pasal 13 A ayat 4 ditetapkan sejumlah sanksi bagi penolak vaksin. Saksinya kurun lain adalah penundaan atau pelepasan pemberian jaminan sosial atau tumpuan sosial. Kemudian penundaan atau penghentian layanan administrasi dan denda.

Tiga hukuman itu dapat diterapkan oleh departemen, lembaga, pemerintah daerah, atau lembaga sesuai dengan kewenangannya.

Baca Juga: Dilantik Jokowi, Masa Jabatan Gubernur Kalimantan Utara Hanya 4 Tahun

Sementara Pasal 13B dijelaskan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sama dengan dimaksud dalam Pasal 13A Ayat 2 dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19, selain dipakai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Bab 13A Ayat 4 dapat dipakai sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular.