Categories
Info

Kasar! 4 Guru Besar Ini Desak Jokowi Perintahkan KPK Jalankan Rekomendasi Komnas HAM dan ORI

Suara. com – Empat guru luhur dari berbagai universitas mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera memerintahkan pimpinan KPK menjalankan hasil rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terpaut pengangkatan 75 pegawai KPK yang tidak lolos ulangan wawasan kebangsaan (TWK).

Suara. com – Empat guru besar dari bervariasi universitas mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk lekas memerintahkan pimpinan KPK mewujudkan hasil rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terkait pengangkatan 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kewarganegaraan nasional (TWK).

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Sigit Riyanto Sigit menilai temuan pengingkaran HAM dari Komnas HAM dan temuan maladministrasi daripada Ombudsman terkait proses TWK, sudah menjadi bukti nyata ada upaya untuk menyingkirkan pegawai KPK yang berintegritas.

“Hal itu jelas telah mengkhianati jalan pemberantasan korupsi dan keyakinan publik. Presiden Jokowi punya kesempatan untuk menunjukkan komitmennya pada aspirasi public serta menentukan sikap yang sahih bagi masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia, ” kata dia lewat fakta tertulisnya, Kamis (16/9/2021).

Sementara itu, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Azyumardi Azra Azyumardi mengatakan Jokowi lebih baik mengikuti rekomendasi Ombudsman RI & Komnas HAM dengan melantik 75 pegawai KPK menjadi ASN.

Baca Juga: Alex Noerdin Ditetapkan Simpulan dan Ditahan, Warganet Terbelah

Dengan demikian, Jokowi akan sedikit banyak melupakan ‘positive legacy’ dalam pemberantasan korupsi.

“Kegaduhan politik agaknya dapat berlanjut dalam bangsa jika Presiden Jokowi melecehkan rekomendasi kedua lembaga resmi negara itu, ” introduksi Azyumardi.

Novel Baswedan bersama sejumlah pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan melaporkan pimpinan KPK ke Komnas HAM. (Antara)
Novel Baswedan bersama sejumlah personel yang tidak lolos ulangan wawasan kebangsaan melaporkan pimpinan KPK ke Komnas HAM. (Antara)

Senada dengan kedua pendirian di atas, Guru Gede Fakultas Hukum Unsoed, Prof Hibnu Nugroho Hibnu menilai, Jokowi sebagai kepala pemerintahan harus mampu mengambil kebijaksanaan tepat dalam menangani urusan pegawai KPK.

Dian menegaskan, kebijakan yang diambil jangan sampai merugikan alih status yang dijanjikan.

“Harus diingat bahwa para-para pegawai KPK ini merupakan pegawai yang memiliki perangai dalam pemberantasan korupsi dengan sangat luar biasa, ” ucap Hibnu.

Baca Juga: 57 Pegawai KPK Dipecat, Pukat UGM: Respons Presiden Cermin Komitmen Berantas Korupsi Lemah

“Kondisi seperti sekarang harus secepatnya diakhiri untuk mencegah munculnya kegaduhan diantara institusi negara, karena hal-hal tersebut mau sangat mempengaruhi trust kebijakan hukum pemberantasan korupsi pada Indonesia, ” sambungnya.

Namun, Guru Besar Fakultas Dasar UNPAR Prof Atip Latipulhayat menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik para pegawai yang tidak lolos TWK.

Menurutnya, putusan MK hanya menyangkut uji kaidah undang-undang KPK. Demikian pula, dengan putusan Mahkamah Utama (MA) yang hanya melekat uji formal dan material dari Perkom KPK.

“Putusan tersebut tidak menyentuh ataupun terkait dengan maladministrasi sebagaimana rekomendasi dari Ombudsman RI dan juga tidak terpaut dengan pelanggaran HAM sama dengan hasil pemantauan dan analisis Komnas HAM, ” sebutan Atip.

Dengan demikian, maladministrasi dan pelanggaran HAM terbukti terjadi dalam implementasi TWK. Antara lain berupa pertanyaan-pertanyaan yang melanggar ranah privasi seseorang.

“Oleh karena itu baik rekomendasi Ombudsman maupun rekomendasi Komnas harus segera ditindaklanjuti sebab Presiden selaku penanggung pikiran tertinggi administrasi pemerintahan biar tercipta ketertiban dan keyakinan hukum, ” ujarnya.

Dalam temuan Ombudsman, dinyatakan tersedia maladministrasi dalam proses TWK. Sementara Komnas HAM menemukan 11 pelanggaran HAM.

Berhentikan Pegawai

Sebelumnya, KPK resmi mengumumkan mengeluarkan 57 pegawai KPK tak lulus dalam TWK secara hormat pada 30 September 2021.

Lima pimpinan KPK periode 2019-2023, Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron dan Nawawi Pomolango. (Antara/Desca Lidya Natalia)
Lima pimpinan KPK periode 2019-2023, Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron dan Nawawi Pomolango. (Antara/Desca Lidya Natalia)

Adapun sebesar enam pegawai KPK dengan sempat diberi kesempatan untuk ikut pelatihan bela negeri akan pula diberhentikan beriringan 51 pegawai KPK yang dinyatakan telah memiliki rapor merah karena tidak lolos TWK.

“Terhadap 6 karakter pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan diberi kesempatan mengikuti pelajaran dan pelatihan bela negara serta wawasan kebangsaan, namun tidak mengikutinya. Maka tak bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara dan hendak diberhentikan dengan hormat bola lampu tanggal 30 september 2021, ” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, jakarta Selatan.

“Memberhentikan dengan hormat kepada 51 orang pegawai kpk yang dinyatakan tidak memenuhi sarana per tanggal 30 September 2021, ” tambahnya.

Pengumuman pemberhentian 57 pegawai ini dipercepat sebab KPK. Sepatutnya para pegawai KPK yang tidak lulus TWK akan selesai masa baktinya sebagai pegawai KPK pada 1 November 2021.