Categories
Info

Kejadian Tanah DKI, KPK Keadaan Ini Panggil Pejabat Tumpuan Jaya hingga Notaris

Suara. com porakporanda Penyidik Komisi Pemberantasan Manipulasi (KPK) terus menyidik kasus dugaan korupsi pengadaan negeri di Munjul Kelurahan Tempat tinggal Rangon, Kecamatan Cipayung, Tanah air Jakarta Timur. Dalam peristiwa ini, KPK hari tersebut memanggil Junior Manajer Sub Divisi Kerja Sama Jalan Perumda Pembangunan Sarana Jaya tahun 2018 dan 2019, Farouk Maurice Arzby untuk diperiksa sebagai saksi.

Suara. com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyidik kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur.

Dalam kasus ini, KPK hari ini memanggil Junior Manajer Sub Divisi Kerja Sama Usaha Perumda Pembangunan Sarana Jaya tarikh 2018 dan 2019, Farouk Maurice Arzby untuk diperiksa sebagai saksi.

Selain Farouk, pihak swasta bernama Minto Arisda dan Yusrica Lady Enggareni dengan berprofesi sebagai notaris selalu akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus serupa.

“Kami periksa tiga saksi ini dalam proses penyidikan peristiwa korupsi tanah di Munjul, Jakarta Timur, ” introduksi Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (27/4/2021).

Baca Juga: Keras! Diduga Mantan Staf Khusus Sebut KPK Sibuk Curi Emas dan Minta Duit

Namun, hingga berita diitayangkan, belum diketahui apa yang akan ditelisik penyidik antirasuah kepada sejumlah saksi yang diperiksa hari ini.

Dalam urusan ini, ada tiga tersangka yang sudah ditetapkan sebab penyidik antirasuah. Salah satunya, mantan Direktur Utama Kongsi Umum Daerah Pembangunan Tumpuan Jaya, Yoory Corneles dikabarkan sudah menjadi tersangka. Namun, hingga kini KPK belum mengumumkan secara resmi kepada pihak-pihak yang sudah ditetapkan tersangka.

Sebelumnya, istri pengusaha Rudy Hartono, Wakil Eksekutif PT. Adonara Propertindo Kolokan Runtunewe telah diperiksa sebab penyidik sebagai saksi. Dia dicecar penyidik mengenai sebesar proses lahan di Munjul hingga berujung rasuah.

“Anja dikonfirmasi jarang lain terkait dengan metode pengadaan dan pembayaran sejak pengadaan tanah di Munjul, ” ucap Ali Fikri.

Dalam kasus ini, KPK juga telah melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap pihak-pihak yang diduga berperan dalam kasus ini. Pencegahan itu dilakukan penyidik antirasuah dengan mengirimkan surat pada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM MENODAI.

Menyuarakan Juga: MAKI Ungkap Info Wali Kota Tanjungbalai Mencoba Hubungi Komisioner KPK

“Pencegahan muncul negeri terhadap beberapa bagian dimaksud dilakukan selama enam bulan terhitung sejak agenda 26 Februari 2021, ” kata Ali Fikri zaman dikonfirmasi, Rabu (24/3).