Categories
Info

Kiai Hilmi Diingatkan Hati-hati Melintir Sedikit Dijemput Kayak Maheer

Suara. com – Gerakan Persekutuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa (1/12/2020) dan menominasikan Benny Wenda, pemimpin yang diasingkan dan status di Inggris, sebagai presiden.

Suara. com – Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) mendeklarasikan pemerintahan tengah pada Selasa (1/12/2020) dan menominasikan Benny Wenda, pemimpin yang diasingkan dan tinggal di Inggris, sebagai presiden.

Isu Papua merdeka disambut secara beragam opini di Jakarta & menjadi tajuk utama media nasional serta lokal dalam beberapa masa terakhir.

Sebanyak pihak menanggapi Benny Wenda dengan emosional dan meminta Jakarta bahana. Sebagian kalangan merespons dengan mengucapkan pemerintah Indonesia mengkaji ulang pengerjaan persoalan di Papua.

Di Twitter, isu tersebut juga membelah netizen. Sebagian pengguna media sosial bereaksi minus dan mereka berdebat. Tapi, sebagian warganet menanggapi dengan dingin seakan tak mau terseret dalam kebijakan yang memanas.

Membaca Juga: Gubernur Papua Barat: Masyarakat Jangan Panik Lulus Belanja Gila-gilaan

Penceramah ustaz Hilmi Firdaus salah satu pengguna jalan sosial yang merespons isu yang berkembang dengan tenang.

Dia berkomentar, “Ya Allah, semua pada pingin langgas, ada apa ini? ” serta dia memposting screencapture foto kolase bertuliskan rumah makan Padang Mandiri, Jalan Medan Merdeka, rute Parung – Merdeka.

Dapat ditebak, pengikutnya bereaksi dengan beragam ekspresi bercanda.  

Beberapa netizen memposting foto bus Merdeka, tanda roti dan kue Saoes Langgas. Bahkan ada netizen yang tak mau kalah dengan yang asing, dia menyebut nama  Arist Merdeka Sirait yang tak lain kepala Komisi Nasional Perlindungan Anak.

Tetapi pada antara pengguna Twitter, ada dengan mengingatkan postingan Hilmi bisa saja dijadikan alibi untuk memprosesnya. “Hati-hati ustaz, melintir sedikit bakal dijemput kayak Ustaz Maheer. ” Kiai Maaher At-Thuwailibi jadi tersangka sesudah postingannya dinilai mengandung ujaran antipati.

Baca Juga: Deklarasi Negara Republik Papua Barat, MPR: Ini Sangat Mengusik

Mesti ditanggapi serius

Bagian Komisi I DPR Sukamta menodong pemerintah Indonesia tidak menganggap remeh deklarasi pemerintahan sementara dan dia mengingatkan peristiwa Timor Timur yang akhirnya lepas dari NKRI.

“Jangan sangka remeh perkembangan ini, kita tidak ingin Papua berakhir seperti Timor Timur. Kasus penembakan dan serangan terhadap aparat serta masyarakat sipil yang masih terus terjadi, membuktikan situasi di Papua belum tetap, ” kata Sukamta.

Perkembangan situasi pada Papua tersebut perlu disikapi secara serius oleh pemerintah karena pada menangani permasalahan Papua yang menyimpang, perlu dengan pendekatan yang lengkap.

Tempat menilai penanganan terhadap masalah Papua yang selama ini dilakukan pemerintah Indonesia harus dikoreksi secara tertib, di tingkat pemerintah pusat ataupun di daerah.

Sukamta mengutip hasil penelitian Institusi Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang menyebutkan masih ada empat kausa masalah yang hingga saat ini masih dijumpai di Papua.

“Keempat kausa masalah tersebut adalah diskriminasi & rasialisme, pembangunan di Papua dengan belum mengangkat kesejahteraan, pelanggaran PEDOMAN serta soal status dan sejarah politik Papua, ” ujarnya.

Otonomi istimewa yang sudah berjalan hampir 20 tahun, tetapi Indeks Pembangunan Bani adam Papua masih tertinggal dari wilayah lain, padahal sudah puluhan triliun anggaran disalurkan.

Sukamta mengatakan beberapa zaman lalu muncul pemberitaan terkait kongsi sawit yang mengelola puluhan seperseribu hektare lahan yang berdampak hilangnya hak ulayat warga Papua, itu menunjukkan Tanah Papua selama tersebut hanya jadi lahan eksploitasi, pendirian belum tuntas memanusiakan manusia.

Karena itu dia meminta pemerintah untuk cepat menyatukan berbagai desk Papua di berbagai kementerian dalam satu penyerasian di bawah Presiden secara langsung.

“Ini perlu segera dilakukan supaya harmonisasi penanganan Papua bisa dilakukan dengan lebih komprehensif dan supaya rakyat Papua betul-betul merasakan pembangunan tidak hanya segelintir orang yang menjelma pejabat atau pendatang, ” katanya.

Politisi PKS itu mengatakan saat itu yang masih diutamakan di Papua adalah pendekatan keamanan, itu istimewa namun soal kemanusiaan, pendidikan, kesehatan tubuh dan penumbuhan ekonomi rakyat serupa tidak kalah penting.

Dia menilai pelibatan warga Papua dalam proses pembangunan selalu mutlak dilakukan dan dirinya yakin mayoritas warga Papua tetap ingin bersama NKRI.

“Sekarang tinggal bagaimana pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah yang ada, ini yang akan pengaruhi masa depan Papua, ” ujarnya.

Pemangku Ketua DPR dari Golkar Azis Syamsuddin mendesak pemerintah Indonesia segera mengambil langkah-langkah tegas terkait permintaan ULMWP yang mendeklarasikan pemerintahan tatkala Papua Barat.

“Saya mendesak agar Negeri segera mengambil langkah-langkah agar pancingan tanpa dasar oleh kelompok ULMWP tidak menjadi liar dalam rumor sosial bermasyarakat. Pemerintahan Otonomi Istimewa Papua Barat juga di penglihatan perlu tegas dalam menyikapi isu ini, ” kata Azis.

Azis menyumpahi klaim ULMWP pimpinan Benny Wenda yang mendeklarasikan pembentukan pemerintahan tatkala West Papua. Menurut dia, Papua Barat sepenuhnya merupakan wilayah yang tidak terpisahkan dari NKRI.

“Tindakan para oknum atas klaim di luar kerangka NKRI adalah hal dengan tidak terpuji dan tidak memiliki dasar yang jelas. Klaim sepihak seperti ini kita kutuk dengan tegas, dan juga bagi yang mendukung kita akan tindak dengan tegas, ” ujarnya.

Dia menyakini kelompok Papua Barat tidak terlibat pada pembentukan ULMWP, sehingga tidak tersedia dasar yang kuat atas permintaan kemerdekaan tersebut.

Azis menegaskan, keberadaan wilayah Papua Barat sudah sesuai dengan konstitusi Indonesia, nilai-nilai Pancasila dan sudah mendapatkan pengakuan dari dunia Internasional.

“Benny Wenda ini tidak paham Pancasila, justru Pancasila menjadi dasar pemersatu bangsa. Dalam konsep Pancasila, Papua maupun Papua Barat merupakan pokok dari kerangka NKRI, dan negeri Internasional pun mengakui wilayah NKRI secara utuh, ” katanya.

Azis menyakini, masyarakat Papua Barat tidak hendak terprovokasi dengan isu tersebut, dan sejarah kehidupan berdampingan membuktikan kalau masyarakat Papua Barat sangat menyayangi Indonesia, dan seluruh elemen kelompok Indonesia mencintai masyarakat Papua & Papua Barat.

Politisi Partai Golkar tersebut mengatakan, semua masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, semua bagian dari Indonesia dan saling meluhurkan, rukun dan hidup berdampingan, jadi untuk memahami keberagaman itu, menetapkan berada di Indonesia tidak mampu asal klaim dari luar jati.

“Justru seharusnya Benny Wenda memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dalam kerangka Pancasila serta NKRI. Dan bukan atas cukong kelompok-kelompok asing yang tidak nyata asal usulnya, ” ujarnya.

Istana menjawab

Deputi V Bidang Kebijakan, Hukum, Keamanan dan HAM Jawatan Staf Presiden, Jaleswari Pramodawardhani, mengucapkan deklarasi pemerintahan sementara Papua Barat tidak memenuhi kriteria pemerintahan yang sah menurut hukum internasional.

Bahkan, ULMWP dinilai tidak memenuhi kriteria sebagai belligerent dalam kerangka hukum humaniter global.

Belligerent merupakan para pihak yang bersengketa dalam sebuah pertikaian bersenjata sehingga seluruh aktivitas harus tetap mengikuti hukum Indonesia.

Semua pihak diminta mengarungi bahwa hukum internasional telah menyusun definisi pemerintahan yang sah.

Hukum kelaziman internasional maupun berbagai preseden putusan pengadilan internasional telah menekankan kalau pemerintahan yang sah adalah tadbir yang memiliki kendali efektif kepada suatu wilayah.

“Dan hingga detik itu, satu-satunya entitas yang memiliki kendali atas Provinsi Papua dan Daerah Papua Barat adalah Pemerintah Republik Indonesia, ” kata Jaleswari.

“Adanya administrasi pemerintahan Indonesia di Provinsi Papua dan Papua Barat yang dikerjakan lewat proses demokratis, kapasitas menerapkan hukum nasional, pencatatan kependudukan, kemampuan penegakan hukum, dan unsur-unsur asing yang hanya bisa diterapkan sebab entitas pemerintah yang sah. ”

Itu sebabnya, Jaleswari menegaskan secara politik tindakan ULMWP merupakan tindakan melawan hukum nasional NKRI dan mampu ditindak sesuai hukum nasional yang berlaku di Indonesia.

“Berdasarkan argumentasi diatas, maka secara politik tindakan ULMWP ini dapat dianggap sebagai melayani hukum nasional NKRI dan sanggup ditindak sesuai hukum nasional dengan berlaku, ” katanya.

Menurut pandangan pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana, tadbir sementara yang dibentuk oleh Benny Wenda tidak ada dasarnya pada dalam hukum internasional.

Hikmahanto menilai golongan separatis pro-Organisasi Papua Merdeka mengasaskan pemerintahan tanpa kejelasan negara mana yang telah berdiri dan yang mana lokasi dan kapan waktu keterangan berdirinya negara tersebut.

“Dalam hukum universal yang dikenal adalah pendirian sebuah negara, harus ada negara awal baru ada pemerintahan. Aneh masa yang dideklarasikan adalah pemerintahan tengah tanpa jelas negara mana yang diakui oleh masyarakat internasional, ” kata Guru Besar Ilmu Adat Internasional Universitas Indonesia dalam keterangan Antara.

Sedangkan negara-negara Pasifik yang semasa ini menunjukkan dukungannya, menurut Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani itu, tidak dapat menjadi tolok ukur, karena negara tersebut tidak istimewa dalam pengakuan suatu negara.

Menurut Hikmahanto, pemerintah lebih baik mengabaikan bervariasi manuver Ketua UMLWP tersebut. Bahkan bila perlu Polri melakukan penegakan hukum, mengingat hal tersebut dikualifikasikan sebagai tindakan makar.

Ia menyebut, itu memanfaatkan momen 1 Desember dengan oleh kelompok OPM selalu diperingati sebagai hari kemerdekaan Papua Barat, untuk mendeklarasikan pemerintahan sementara pada wilayah negara Republik Indonesia pada Senin (1/12/2020) yang lalu.