Categories
Info

Koalisi Masyarakat Sipil Minta TNI Tak Dilibatkan Dalam Penanganan Pandemi

Suara. com – Koalisi Masyarakat Sipil menilai pelibatan TNI di dalam penerapan pembatasan sosial berskala tidak kecil (PSBB) terlalu berlebihan. TNI jadi alat ‘pembuat’ masyarakat taat ketimbang memilih untuk melalui jalur humanisme.

–>

Suara. possuindo – Koalisi Penduduk Sipil menilai pelibatan TNI di dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terlalu berlebihan. TNI jadi alat ‘pembuat’ masyarakat taat ketimbang memilih untuk melalui jalur humanisme.

Dalam PSBB kali ini, TNI mendapatkan tugas tambahan yakni bakal menjemput paksa warga positif Covid-19 yang menolak isolasi di tempat yg telah disediakan pemerintah.

Koalisi menyebut tindakan menjemput paksa masyarakat yang positif tersebut bisa dilakukan oleh petugas kesehatan dibantu dengan aparat kepolisian dan Satpol PP.

“Mekanisme tersebut bukanlah wewenang TNI dan terkesan sebagai sarana pintas untuk memastikan ketaatan √∂ffentlich melalui keberadaan TNI daripada mengedepankan pendekatan persuasif yang humanis, ” demikian yang disampaikan Koalisi Penduduk Sipil dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/9/2020).

Koalisi Masyarakat Sipil mencatat tupoksi yang diberikan kepada TNI sejak awal kemunculan Covid-19 di tanah air.

Tupoksi yang diberikan pun terdapat pada sektor vital seperti pelibatan dalam pengkondisian masyarakat menuju kenormalan baru melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 yang menginstruksikan Panglima TNI untuk memberi bantuan kepada kepala daerah dalam bentuk pengerahan pasukan TNI aktif.

Juga pembuatan obat Covid-19 bersama BIN dan Universitas Airlangga yang tidak transparan hingga tidak lolos uji klinik BPOM.

“Namun, dari keterlibatan TNI di dalam pandemi, negara tidak pernah memberikan indikator atau alat ukur efektivitas pelibatan TNI, ” ujarnya.

Hal tersebut melahirkan konsekuensi di mana pelibatan TNI tidak menjawab masalah pandemi di Indonesia yang terus memecahkan rekor penambahan kasus.

Kemudian mereka juga meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk tidak melibatkan aparat TNI dalam penanganan pandemi Covid-19, termasuk penjemputan pasien positif Covid-19 untuk keperluan isolasi terkendali.