Categories
Info

Lakon Lurah di Riau yang Diburu Warganya Sendiri karena Pernyataan Kepala

Suara. com – Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berjanji bakal menganjurkan kemudahan kepada warga, berupa penangguhan pembayaran cicilan kredit bagi warga tidak mampu, ternyata menyebabkan arah birokrasi di bawah menjadi kelimpungan.

–>

Bahana. com – Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan berjanji bakal memberikan kemudahan pada warga, berupa penangguhan pembayaran kredit bagi warga tidak bisa, ternyata menyebabkan bagian birokrasi pada bawah menjadi kelimpungan.

Hal tersebut dirasakan Lurah Tobek Godang, Kecamatan Elok, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Yasir Arafat. Dia mengatakan, akibat penjelasan itu, dirinya diburu warganya. Mereka meminta agar dirinya mengeluarkan surat rekomendasi penangguhan kredit dari tagihan leasing.

“Nanti pertanggungjawaban lurah gimana itu? Saya juga serba salah jadinya. Pak Jokowi mengeluarkan pernyataan, akan tetapi tidak diiringi dengan surat petunjuk. Akibatnya kami kesulitan sekarang. Aku mau komentar banyak, ya bagaimana? Saya ini juga orang pemerintahan, ” kata Lurah Yasir Arafat seperti dilansir Riauonline. co. id pada Selasa (5/5/2020).

Yasir mengaku sudah menolak 150 warga yang mengajukan surat rekomendasi penangguhan kredit. Apalagi, ia bercerita, tenaga honorer lepas (THL) yang bekerja di Jawatan Lurah Tobek Godang juga ditolaknya, saat meminta surat rekomendasi tersebut.

Diakuinya, THL tersebut butuh surat tersebut, karena dikejar-kejar debt collector sejak leasing hingga ke kantor. Namun, Yasir tidak berani mengeluarkan. Yasir sendiri mengaku kewalahan menghadapi asosiasi terdampak Covid-19 sejak beberapa pekan lalu. Bahkan kerapkali, dia memiliki caci maki warganya sendiri.

“Setiap kali menolak mengeluarkan surat rekomendasi tersebut, saya selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat, surat tersebut bukan menjelma syarat wajib dalam meminta penundaan kredit, ” katanya.

Terbukti, beberapa awak yang kritis dan berani melayani pihak leasing, berhasil mengajukan penangguhan kredit tanpa harus membawa surat rekomendasi dari lurah. Meski sejenis, ia mengaku sudah melaporkan hal tersebut kepada camat.

Pihak kecamatan, lanjutnya, telah meneruskan ke Wali Kota Pekanbaru Firdaus. Namun, hingga saat ini belum ada surat turunan yang membolehkan lurah mengeluarkan surat rekomendasi penangguhan kredit.

“Saya nggak mau nanti ketika ada masalah, saya diperiksa karena surat itu. Kalau ada surat turunan untuk itu, jangankan 100, 1. 000 surat kendati saya teken. Karena ketika tersedia masalah, nanti saya bisa berlindung dari sana. Saya nggak suka terlibat dalam utang-piutang orang, ” jelasnya.

Sebelumnya, pada Selasa (31/3/2020), Pemimpin Jokowi menyebut bakal memberikan berbagai kemudahan untuk sejumlah sektor daya dan masyarakat terdampak wabah COVID-19. Kelonggaran diberikan kepada tukang ojek, sopir taksi, serta nelayan di dalam pembayaran cicilan kredit kendaraan bermotor selama satu tahun.

Aturan ini mau diaplikasikan mulai April 2020 kelak. Hal tersebut disampaikan Jokowi di dalam video conference dari Istana Mandiri, Bogor, Selasa (31/3/2020).

“Saya sudah cek ke OJK. Mereka sudah merancang skemanya, dan kita akan efektifkan mulai bulan April 2020, ” katanya.

Sebelumnya Jokowi mengaku bahwa pusat menerima keluhan dari pekerja di sektor informal yaitu tukang ojek dan sopir taksi yang merasai kesulitan ekonomi di tengah kerawanan Virus Corona.

“Tukang ojek, sopir taksi, serta nelayan yang sedang memiliki kredit motor atau mobil, beta sampaikan kepada mereka tidak menetapkan khawatir karena pembayaran bunga atau angsuran diberikan kelonggaran selama kepala tahun, ” katanya.