Categories
Info

Masih Dikaji, KSP Rahasiakan Lembaga Negara yang Akan Dibubarkan Jokowi

Suara. com – Tenaga Ahli Istimewa Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Donny Gahral Utama Adian mengatakan tersedia sekitr 18 lembaga negara yang akan dibubarkan oleh Presiden Jokowi. Meski demikian, sejumlah lembaga tersbut nantinya bisa saja digabung ke kementerian terkait.

–>

Suara. com – Tenaga Cakap Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Donny Gahral Utama Adian mengutarakan ada sekitr 18 lembaga negara yang akan dibubarkan oleh Presiden Jokowi. Meski demikian, sejumlah lembaga tersbut nantinya bisa saja digabung ke kementerian terkait.

“Saya kira kajiannya soal lembaga-lembaga fungsinya bisa diintegrasikan ke kementerian yang sudah ada, ” ujar Donny saat dihubungi, Kamis (16/7/2020).

Donny menuturkan, 18 lembaga yang akan dibubarkan merupakan lembaga negara yang dibentuk melalui Susunan Presiden (Perpres).

Kendati demikian, Donny membicarakan pemerintah hingga kini masih mengabulkan kajian lembaga mana saja dengan akan dibubarkan.

“Lembaga-lembaga yang pembentukannya menggunakan Perpres. Lembaga apa saja, kita belum bisa menyampaikan karena sedang dalam kajian, tentu kita kudu bersabar karena ini semuanya diperuntukkan untuk perampingan birokrasi supaya mampu lebih lincah terutama di era pandemi ini, ” ucap dia.

Tidak hanya itu, Donny menegaskan kalau mekanisme pembubaran 18 lembaga negara nanti dilakukan melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) yang baru.

“Pasti ada pencabutan perpres yang sudah tersedia, dan (pembubarannya) melalui perpres segar, ” katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bakal merampingkan 18 institusi negara dan komisi. Langkah yang akan diambil Jokowi ini seakan menjadi realisasinya setelah mengancam pembubaran lembaga saat Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020 berarakan.

“Sudah ada, dalam waktu dekat itu. Berapa? 18, ” ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/6/2020).

Meski demikian Jokowi belum bakal membeberkan 18 lembaga negara yang akan dirampingkan tersebut.

Jokowi menjelaskan, alasan merampingkan sejumlah lembaga karena di dalam rangka penghematan anggaran. Semakin sering sebuah organisasi, anggaran biaya kegiatan atau program disebut dapat semakin dikendalikan.

“Semakin ramping organisasi ya cost nya kan semakin bisa kita kembalikan anggaran, biaya. Kalau kendati bisa kembalikan ke menteri kementerian, ke dirjen, direktorat, direktur, kok kita harus pakai badan-badan tersebut lagi, ke komisi-komisi itu lagi, ” ucap dia.