Categories
Info

Mendagri: Pemerintah Kota Jadi Dasar Utama Dalam Menjaga Toleransi

Suara. com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan, pemerintah praja merupakan pilar utama di dalam merawat toleransi antar umat beragama. Upaya-upaya dalam menegakkan kota penuh toleransi kudu dikembangkan, agar bisa menganjurkan dampak luas untuk provinsi di luar perkotaan.

Bahana. com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan, negeri kota merupakan pilar pokok dalam merawat toleransi antar umat beragama. Upaya-upaya di dalam menegakkan kota penuh penerimaan harus dikembangkan, agar mampu memberikan dampak luas buat wilayah di luar perkotaan.

Tito menegaskan, upaya-upaya oleh pemerintah kota dapat dibangun dengan cara dialog secara intensif. Kemudian, melakukan mediasi dan membentuk tim harmonis untuk melakukan pencegahan had penanganan konflik sosial.

“Keberagaman yang ada pada bangsa kita kudu dirawat, untuk tidak menjelma konflik yang memecah bujang bangsa yang saling menghancurkan, ” kata dia dalam Webiar Asosiasi Pemerintah Tanah air Seluruh Indonesia (APEKSI) bertajuk ‘Pemerintah Kota Sebagai Pilar Penting Toleransi’, ditulis Jumat (1/10/2021).

Menurut dia, dalam Indonesia terdapat peraturan yang bisa menjadi pedoman untuk merawat rasa toleransi mengiringi umat beragama. Peraturan itu adalah Undang-Undang (UU) Cetakan 7 Tahun 2012 mengenai Penanganan Konflik Sosial. Dan, Instruksi Presiden (INPRES) Cetakan 2 Tahun 2013 mengenai Penanganan Gangguan Keamanaan Pada Negeri.

Baca Juga: Pemilu 2024, KPU Minta Anggaran Rp86, 2 Triliun, Mendagri Tito: Lompatannya Terlalu Tinggi

Kemudian, Kepala Dewan Pengurus APEKSI dan Wali Kota Bogor, Bima Arya, berharap pemerintah tanah air dapat terus belaja dibanding kota-kota yang sudah berhasil mengatasi persoalan terkait pemaafan.

Menurut nya, hal tersebut menetapkan dilakukan karena perbedaan kepelbagaian adalah keniscayaan dan kudu diperjuangkan.

“Tidak ada yang gratis, tidak ada dengan cuma-cuma. Semua pasti kudu terus dijaga dan dikuatkan. Semangat untuk menyampaikan perintah bersama dalam keberagaman itu harus konsisten, harus dicicil setiap persoalan yang mengancam kebersamaan dalam keberagaman, ” pungkasnya.

Tatkala itu, Wakil Ketua Sidang Pengurus APEKSI sekaligus Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan, kunci utama dalam menyelesaikan persoalan toleransi tersedia pada komunikasi.

Ia mengutarakan, Indonesia adalah wilayah bineka. Jadi,, untuk mempersatukan semua perlu berpegang teguh dalam Bhinneka Tunggal Ika hingga Pancasila.

Baca Juga: Larissa Chou: Toleransi Itu Bukan Perkataan Tapi Tindakan Nyata

“Kalau melihat dari sejarah dan piawai hari ini, maka dengan kita lakukan hari ini cukup mengingatkan pada umum bahwa kita ini status di negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan segala memperlawankan yang sudah kita sepakati sejak awal, kemudian konteksnya hari ini adalah membuat bangsa ini sesuai dengan bidang kita masing-masing, ” pungkasnya.

Country Representative The Asia Foundation, Sandra Hamid, pada kesempatan itu mendahulukan pentingnya upaya kolaborasi multipihak. Menurut dia, kolaborasi masyarakat secara pemerintah adalah kunci di menyelesaikan masalah-masalah, terutama di tingkat lokal.

Ia mengisbatkan, masalah toleransi bisa ditangani jika semua pihak mampu mengantisipasinya sejak dini dan kemudian melakukan mitigasi beserta responsif.

“Masalah itu memang harus dihadapi dan diselesaikan. Sayangnya dalam penyelesaian kita kadang-kadang terlambat. Bila terlambat, maka akhirnya terjadi menjelma besar dan ruang gerak kita menjadi jadi lebih sedikit untuk mencari solusi, ” kata dia.

Komisioner Komisi Nasional Hak Dasar Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara juga selaras. Kata dia, negara tidak bisa kerja sendiri, kudu ada dukungan dari penuh elemen masyarakat.

Ia menjelaskan, pihaknya mencatat bahwa pemerintah daerah menyelundup urutan ketiga aduan terbanyak di Komnas HAM. Paling banyak aduan masuk adalah soal toleransi dan privilese beragama/berkeyakinan.

“Kiranya kolaborasi kurun pemerintah daerah, masyarakat, arsitek agama, kampus dan penegak hukum menjadi penting, biar hak konstitusional warga mampu dijaga, ” ujarnya.

Tetapi demikian, Direktur Eksekutif Sepadan Institute, Ismail Hasani mengatakan, pihaknya mencatat ada pertambahan parsial di 98 wilayah monitor. Lalu juga ada kemajuan kolektif, dimana semua kota kini bergegegas menuju arah lebih baik.

“Yang paling mencolok ada pada RPJMD, regulasi daerah yang menjadi terobosan di tingkat lokal dalan menjamin privilese. Ini suatu yang asing biasa. Lalu juga tersedia pada anggaran daerah. Di dalam 2015 kami mencatat tersedia peningkatan anggaran untuk kerja-kerja FKUB, ” terangnya.

Pada kesempatan tersebut hadir kurang Wali Kota dan penguasa daerah. Mereka menceritakan pengamalan baik atas sikap penerimaan masyarakat antar umat mematuhi, di setiap daerah dengan dipimpin.

Wali Kota Ketepeng, Jefirstson R. Riwu Kore, mengatakan telah membuat susunan daerah (Perda), guna menyediakan semua permasalahan rumah ibadah. Kemudian, ia juga mendirikan Perda yang memastikan adanya legalitas dari tiap-tiap sendi ibadah.

“Artinya Perda tersebut memberikan seluas-luasnya masyarakat buat beribadah menurut agama serta kepercayaan masing-masing, ” jelasnya.

Kemudian, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengatakan, pihaknya kerap melibatkan tokoh masyarakat dan agama di setiap kesimpulan. Menurut dia, pelibatan tokoh-tokoh sangat penting dan bentuk dari kolaborasi semua bagian.

“Misal vaksinasi yang sedangkan santer, kami melakukan & imbau lewat tokoh keyakinan, lewat FKUB. Alhamdulillah bangsa ikut dan 75% sudah tervaksinasi. Kalau kami melalui pemerintah, door to door mereka enggak mau, ” kata dia.

Kemudian, Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, mengatakan pedekatan kultural menjadi kekuatan uama dalam menyalahi masalah yang ada di sana. Menurut dia, Ambon kini juga jauh lebih kondusif dan makin merekat kuat dalam toleransi mulia, dibanding sebelum peristiwa keributan beberapa tahun lalu.

Ia menuturkan, pada 2019 Departemen Agama menempatkan Ambon jadi kota dengan tingkat kesepadanan kerukunan umat beragama terbaik di Indonesia.

“Karena kita aslinya memang menghargai kedamaian dan toleransi dalam balutan ‘Pela Gandong’ di Ambon’, ” ucapnya.

Menanggapi meneladan praktik baik yang tersedia, Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam, mengatakan pihaknya khusyuk menangkap aspirasi dan keinginan para anggota.

Hal tersebut karena APEKSI tidak cuma fokus dengan tata kelola kenegaraan (state building) dalam tingkat kota, tapi selalu ingin merawat ruh kebangsaan (nation building), dalam situasi ini mewujudkan kota dengan lebih toleran.

“Ini komitmen APEKSI, selain mendorong pertumbuhan ekonomi kota, ekosistem kota cerdas & sehat, otonomi daerah, pula fokus pada kelompok milenial leadership kota-kota masa aliran, ” jelasnya.