Categories
Info

MPR: Sebaiknya Tunda Pilkada 2020

Suara. com – Kepala MPR, Bambang Soesatyo, menilai negeri dan KPU perlu mempertimbangkan kebijaksanaan menunda pelaksanaan Pilkada 2020 semasa kasus pandemi Covid-19 terus meningkat. Ia meminta pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan KPU, terus memantau dan mengawasi perkembangan kasus Covid-19 di 45 daerah yang akan melaksanakan Pilkada tetapi masuk zona merah, dan daerah-daerah lainnya yang…

–>

Suara. com – Ketua MPR, Bambang Soesatyo, menilai pemerintah & KPU perlu mempertimbangkan kebijakan memurukkan pelaksanaan Pilkada 2020 apabila kejadian pandemi Covid-19 terus meningkat.

Ia menodong pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan KPU, terus memantau dan mengawasi perkembangan kasus Covid-19 di 45 daerah yang hendak melaksanakan Pilkada namun masuk daerah merah, dan daerah-daerah lainnya dengan menyelenggarakan Pilkada di seluruh Nusantara.

“Langkah itu apabila situasi pandemi masih terus mengalami peningkatan, perlu dipertimbangkan secara matang mengenai pengunduran jadwal pengoperasian Pilkada 2020, ” kata tempat, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (11/9/2020).

Ia meminta Kementerian Dalam Negeri dan KPU, untuk tidak mengeklaim Pilkada dilaksanakan pada 2020 seandainya situasi cukup riskan, dikarenakan kesehatan masyarakat saat ini wajib menjadi prioritas bersama.

Ia juga mengomentari terpaut ada 45 kabupaten/kota yang mau melaksanakan Pilkada 2020 termasuk pada zona merah Covid-19.

Ia meminta negeri daerah di 45 daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak dan masuk zona merah, harus memajukan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan tubuh pencegahan penularan Covid-19.

“Saya mendorong bagian penyelenggara pilkada dan Satgas Penanganan Covid-19 meminta pemda dari 45 daerah yang berzona merah tersebut memastikan seluruh pihak yang terkebat dalam Pilkada 2020 meningkatkan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, untuk mencegah penularan Covid-19 dan menghindari terbentuknya kluster di dalam Pilkada, ” ujarnya.

Ia juga meminta pemerintah mengevaluasi seluruh perkembangan tahapan Pilkada 2020 yang sudah dilaksanakan karena banyak pelanggaran terhadap protokol kesehatan dengan terjadi pada masa proses tahapan Pilkada.

Karena itu, menurut dia, perlu diambil sikap tegas dari kausa apabila pelanggaran masih berpotensi penuh dilakukan dalam berbagai tahapan Pilkada ke depannya. [Antara]