Categories
Info

Ombudsman: Surat Edaran soal THR Lebaran Multitafsir

Suara. com – Anggota Ombudsman RI, Robert Beraneka warna Endi Jaweng, menyambut molek atas surat edaran dengan dikeluarkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah terkait kewajiban perusahan membayar tunjangan hari raya (THR) pada H-7 sebelum Hari Raya Idul Fitri 2021. Akan tetapi, ia juga melihat surat edaran tersebut bermakna multiftafsir.

Suara. com semrawut Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, menyambut baik akan surat edaran yang dikeluarkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah terkait kewajiban perusahan memenuhi tunjangan hari raya (THR) pada H-7 sebelum Keadaan Raya Idul Fitri 2021. Akan tetapi, ia serupa melihat surat edaran tersebut bermakna multiftafsir.  

Robert menilai dalam Surat Informasi (SE) Nomor M/6/HK. 04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tumpuan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 itu benar memperlihatkan ketegasan bagi kongsi untuk membayarkan THR karyawannya secara tepat waktu.  

Namun, dalam sisi lain surat informasi itu juga seolah menganjurkan kelonggaran kepada perusahaan dengan memang tidak mampu membayarkan THR tepat waktu.  

“Tetapi juga surat edaran ini mengatur memberikan semacam menawarkan keringanan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak mampu, ” kata Robert dalam konferensi pers secara daring, Rabu (5/5/2021).  

Baca Juga: Dapat THR sebab Mantan Suami, Wanita Ini Malah Mengeluh

“Kami menyambut baik dengan adanya surat edaran seperti tersebut. Hanya saja memang di isi surat edaran tersebut yang membuat kemudian multitafsir di lapangan, ” tambahnya.

Keringanan bagi perusahaan tersebut terbagi menjadi dua di mana perusahaan akan menunaikan THR maksimal H-1 atau bahkan tidak membayarkan THRnya sama sekali. Kata Robert, poin tersebut menjadi sangat istimewa untuk diawasi.  

Robert menilai penting adanya perlindungan dan kecermatan pada penerapan surat edaran tersebut dalam lapangan. Apabila memang kongsi tidak mampu membayarkan THR dalam waktu yang telah ditentukan, maka harus diadakan dialog dengan karyawan dengan terbuka.  

Ia juga berharap Jawatan Ketenagakerjaan daerah untuk turut mengawasi pertemuan antara kongsi dengan karyawan untuk menimalisir kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan.

“Kemudian hasil dialognya harus dituangkan dalam kesepakatan bersama-sama. Kesepakatan bersama ini terutama soal skema pembayaran & kemudian batas waktu. ”

Menyuarakan Juga: Gambar Viral Menguak Tahapan Kremasi Jenazah, Korban Ternyata Hidup Sendiri