Categories
Info

Pemangku Ketua KPK Langgar Nilai, Pakar: Harus Dipecat, Komisioner Tak Boleh Cacat Tahu adat

Suara. com porakporanda Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengatakan Dewan Pengawas Komite Pemberantasan Korupsi atau Dewas KPK seharusnya memecat Lili Pintauli Siregar karena benar melakukan pelanggaran etik. Pokok tindakan Wakil Ketua KPK itu sudah masuk bagian pelanggaran tindak pidana.

Perkataan. com – Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengatakan Dewan Pengawas Premi Pemberantasan Korupsi atau Dewas KPK seharusnya memecat Lili Pintauli Siregar karena benar melakukan pelanggaran etik. Sebab tindakan Wakil Ketua KPK itu sudah masuk bagian pelanggaran tindak pidana.

“Menurut saya sudah pidana tersebut, mestinya dikeluarin. Nggak boleh ada komisioner kotor, cacat moral seperti itu, ” kata Fickar kepada Perkataan. com, Selasa (31/8/2021) malam.

Lili sendiri telah divonis terbukti mengabulkan pelanggaran etik karena mengenai dengan pihak yang berperkara di KPK, Wali Praja Tanjung Balai nonaktif M Syharial. Syharial kini ditetapkan menjadi tersangka dalam peristiwa dugaan suap jual beli jabatan. Namun Wakil Pemimpin KPK itu hanya dijatuhi sanksi pemotongan gaji sari 40 persen selama 12 bulan.

Menurutnya, seorang komisioner KPK harus sosok yang bersih dan bebas lantaran cacat moral. Sehingga tak punya beban dan dipercaya oleh masyarakat dalam tugas-tugas pemberantasan korupsi.

Baca Juga: Publik Kecewa Vonis Dewas, Lili Pintauli Didesak Mundur dari Pimpinan KPK

“Idealnya takaran karakter di KPK nggak memiliki cacat moral, baru dia bisa menegakkan, memberantas manipulasi dengan benar. Karena dia sendiri bersih, dia sendiri nggak mau, ” cakap dia.

Dia berpendapat, seorang komisioner yang kotor & tak berintegritas apalagi tindakannya masuk unsur pidana harus dikeluarkan dari KPK.

“Mestinya kalau sudah cacat kurang dikeluarin. Kalau sekarang susah, masih di situ sebab ada sistemnya, ” logat Fickar.

Terkait sanksi pemotongan gaji modal 40 persen selama 12 bulan, Fickar menuturkan sanksi tersebut tak memiliki efek atau dampak kepada komisioner KPK yang melakukan pengingkaran.

“Cuma potong gaji apa gunanya, apa efeknya dia bisa dapat lebih penuh dari itu kok dalam luar, ” ucap Fickar.

Menyuarakan Juga: LBH Jakarta Sebut Pelanggaran Pandangan hidup Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Bentuk Perbuatan Koruptif

Bahkan, Fickar mengusulkan Lili untuk mundur dari jabatannya. Hal tersebut sebagai pembenahan di tubuh lembaga anti rasuah tersebut.