Categories
Info

Pemerintah Sodorkan RUU BPIP, PAN: DPR Tidak Bisa Langsung Bahas

Suara. com – Pemerintah telah menyerahkan dasar undang-undang (RUU) Badan Pembinaan Aliran Pancasila (BPIP) kepada DPR MENODAI. Namun DPR disebut tidak bisa langsung membahasnya karena baru diserahkan.

–>

Suara. com – Pemerintah telah menyerahkan rancangan undang-undang (RUU) Pranata Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) kepada DPR RI. Namun DPR disebut tidak bisa langsung membahasnya karena baru diserahkan.

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Zainuddin Maliki mengatakan di setiap usulan itu harus melalui metode. Dintaranya harus masuk ke di dalam perencanaan terlebih dahulu.

“Tidak bisa DPR tiba-tiba membahas RUU BPIP tanpa masuk ke dalam list prolegnas dan di dalam prolegnas sedang harus dibahas apakah masuk jadwal prioritas atau tidak. Ini jalan yang harus dilewati, ” sebutan Zainuddin saat menjelaskannya dalam suatu diskusi virtual, Jumat (17/7/2020).

Ia mengucapkan, jika RUU tersebut langsung dibahas maka ia menganggap RUU BPIP itu hanya mengganti posisi RUU Haluan Ideologi Pancasila. Padahal RUU HIP sendiri saat ini nasibnya masih tergantung.

Sebab ada prosedur yang mesti dilakukan ketika DPR RI hendak menghentikan pembahasan RUU HIP. Mulai dari dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus), setelah disetujui oleh fraksi-fraksi dan pimpinan DPR RI, kemudian diboyong ke rapat sempurna untuk pengambilan keputusan.

“Tidak bisa begitu, semua harus melalui prosedur, penghentiannya melalui prosedur maka membahas RUU yang baru pun harus melalaikan prosedur, ” pungkasnya.