Categories
Info

Pengguna Data Aplikasi COVID-19 Secara Gelap di Australia Bakal Dipidana

Suara. com – Otoritas di Australia akan memidanakan pegawai pemerintah di luar bidang kesehatan yang mengakses bahan masyarakat melalui aplikasi yang memetakan penyebaran COVID-19, kata Perdana Gajah Scott Morrison, Jumat (24/4/2020).

–>

Suara. com – Otoritas di Australia akan memidanakan pegawai pemerintah di luar bidang kesehatan yang mengakses data masyarakat melalui penggunaan yang memetakan penyebaran COVID-19, logat Perdana Menteri Scott Morrison, Jumat (24/4/2020).

Pernyataan itu disampaikan Morrison menetapkan menjamin privasi masyarakat terlindungi zaman memakai aplikasi pelacak pasien pasti COVID-19 di Australia.

Negara benua tersebut sejauh ini dapat menekan jumlah korban tewas akibat COVID. Otoritas setempat mencatat hanya 78 pasien positif COVID-19 yang meninggal negeri.

Pencapaian itu diyakini sebagai hasil aturan pembatasan yang ketat sehingga mendirikan sebagian kegiatan masyarakat terhenti.

Pemerintah federal mengatakan aturan jaga jarak hendak tetap berlaku sampai pertengahan Mei. Aturan itu dapat diperlonggar berpegang dari tingkat partisipasi masyarakat mengunduh aplikasi gawai yang dapat membayangi pergerakan pasien positif serta orang-orang yang ia temui.

Namun, banyak bagian khawatir terhadap masalah hukum serta privasi dari penggunaan aplikasi di dalam gawai itu. Pegiat perlindungan privasi menyebut data mengenai keberadaan masyarakat yang diperoleh dari aplikasi berpotensi digunakan lembaga pemerintah lain dengan tidak terkait penanggulangan COVID-19.

Morrison biar menjamin pihaknya akan memidanakan pegawai pemerintah non-kesehatan yang mengakses bukti pribadi masyarakat lewat aplikasi itu.

“Statusnya ilegal, apabila informasi dari sistem bahan itu digunakan pihak lain dalam luar mereka yang berkepentingan, sebab aplikasi itu digunakan untuk mendukung para tenaga kesehatan memetakan itu yang mungkin tertular virus, ” kata Morrison ke awak media di Canberra.

PM Australia juga melegalkan laporan media setempat yang menyebutkan data pribadi masyarakat akan disimpan dalam server yang dikelola AWS, sebuah unit usaha Amazon. com Inc, perusahaan informasi dan telekomunikasi besar asal Amerika Serikat.

Akan tetapi, ia menjelaskan “data itu sudah terenskripsi saat disimpan”.

Ancaman pidana dinilai dapat melindungi sekaligus membatasi kanal terhadap data pribadi pengguna pelaksanaan. Sejauh ini, otoritas di Australia melaporkan 6. 700 orang tertular COVID-19 dan 78 di antaranya meninggal dunia.

Morrison mengatakan aturan pemisahan yang telah diberlakukan selama berminggu-minggu, COVID-19 menyebar pada tahap komunitas. Artinya, otoritas kesehatan setempat mampu berharap penyebaran penyakit dapat ditekan melalui pemeriksaan dan pelacakan dengan massal, bahkan ke orang-orang yang tidak menunjukkan gejala.

Sementara itu, negeri di negara bagian mendorong warganya untuk memeriksakan diri. Otoritas per wilayah menjelaskan kriteria yang sebelumnya dikenakan sebagai syarat pemeriksaan tidak lagi berlaku. Sebelumnya, mereka dengan ingin diperiksa harus pernah relasi dengan pasien positif, punya kejadian perjalanan ke luar negeri, dan memiliki gejala sakit flu.

Sebuah pesawat pesiar yang menyumbang sepertiga peristiwa kematian akibat COVID-19 di Australia telah kembali berlayar setelah bersandar selama sebulan di negara itu.

Kapal melancong Ruby Princess milik Carnival Corp sempat jadi sasaran kemarahan publik setelah pengelola pada 19 Maret menurunkan ribuan penumpangnya di Sydney tanpa melalui pemeriksaan kesehatan. Jadinya, ratusan penumpang kapal kemudian dinyatakan positif tertular virus. Jumlah itu mengisi porsi 10 persen dari keseluruhan kasus positif di Australia.

Amtenar penegak hukum di Australia sedang menyelidiki cara pengelola kapal menyandarkan penumpang turun tanpa menjalani jalan pemeriksaan kesehatan.