Categories
Info

Perpres Penugasan TNI Atasi Terorisme Dinilai Mengancam HAM dan Demokrasi

Suara. com – Koalisi masyarakat sipil mewujudkan petisi yang menolak Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme. Itu menilai Perpres tersebut mengganggu criminal justice system dan mengancam PEDOMAN dan demokrasi.

–>

Suara. com – Koalisi bangsa sipil membuat petisi yang menegah Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Laku Terorisme. Mereka menilai Perpres itu mengganggu criminal justice system serta mengancam HAM dan demokrasi.

Koordinator Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Malik Fery Kusuma menilai bahwa hukum dalam masyarakat demokratik, berfungsi untuk memberi, mendefinisikan dan mengatur pelaksanaan kewenangan-kewenangan negara.

Kata tempat, dengan cara menetapkan batasan-batasan dengan jelas terhadap kewenangan negara, hukum melindungi hak-hak warga negara dari kemungkinan abuse of power.

“Dengan berpegang pada hal itu, maka keluaran kebijakan penanganan teorisme di Indonesia harus dapat menjaga keseimbangan imperatif antara perlindungan terhadap “liberty of person” dalam suatu titik dengan perlindungan terhadap “security of person” pada titik lain, ” ujar Fery dalam keterangannya.

Kemudian, Koalisi Umum Sipil menilai pengaturan tentang kewenangan TNI di dalam rancangan sistem presiden tentang tugas TNI di mengatasi Aksi Terorisme terlalu berlebihan sehingga akan mengganggu mekanisme criminal justice sistem, mengancam HAM & kehidupan
demokrasi itu sendiri.

Pengaturan kewenangan penangkalan dalam rancangan peraturan presiden kata Ferry benar luas, yakni dengan menjalankan operasi intelijen, operasi teritorial, operasi fakta dan operasi lainnya.

Sementara itu, peraturan presiden ini tidak memberi penjelasan lebih rinci terkait dengan “operasi lainnya”.

“Dengan Pasal ini, TNI dapat berperan dalam penanganan tindak pidana terorisme secara lebih leluasa di dalam negeri, sehingga berpotensi membahayakan kehidupan HAM di Indonesia, ” ucapnya.

Federasi Masyarakat Sipil juga menilai secara adanya tugas penangkalan dan penindakan yang bersifat mandiri (bukan perbantuan) untuk mengatasi kejahatan tindak kejahatan terorisme dalam negeri, akan melahirkan tumpang tindih fungsi dan perintah antara militer dengan kelembagaan negara lainnya yakni dengan BNPT, negara penegak hukum dan lembaga intelijen negara itu sendiri.

Menurutnya hal itu justru akan membuat penanganan terorisme menjadi tidak efektif karena terjadi overlapping fungsi dan tugas mengiringi kelembagaan negara.

Koalisi Masyarakat Sipil serupa menyoroti
penggunaan anggaran kawasan dan sumber lain di asing APBN yang dapat digunakan oleh TNI dalam penanganan terorisme sama dengan diatur dalam Pasal 14 Rencana Perpres bertentangan dengan Pasal 66 UU TNI.

“Penggunaan anggaran di sungguh APBN oleh TNI tidak sepaham dengan fungsi TNI yang bersifat terpusat (tidak didesentralisasikan), sehingga anggaran untuk TNI hanya melalui APBN sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU TNI. Pendanaan di sungguh ketentuan UU TNI tersebut mempunyai problem akuntabilitas, potensial terjadi penyimpangan dan menimbulkan beban anggaran anyar bagi pemerintah daerah, ” kata pendahuluan Fery.

Pihaknya berkesimpulan bahwa pola pengerjaan terorisme dengan memberikan kewenangan yang berlebihan kepada TNI sebagaimana di maksud dalam draft peraturan kepala tersebut, akan membuka ruang serta potensi collateral damage yang agung, cenderung represif, stereotyping (stigmatisasi) jadi menjadi ancaman serius bagi benar asasi manusia dan kehidupan demokrasi di Indonesia.

Karenanya, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak kepada parlemen agar meminta pemerintah untuk memperbaiki draft susunan presiden itu secara lebih tertib dan lebih benar karena dengan substansi memiliki banyak permasalahan.

“Di sisi lain, Presiden Jokowi perlu hati-hati dalam membuat peraturan presiden tentang pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme karena jika hal itu tidak di buat dengan benar maka sistem presiden itu justru akan menjadi cek kosong bagi militer pada mengatasi terorisme di Indonesia & akan memundurkan jalannya reformasi TNI itu sendiri serta kehidupan demokrasi di Indonesia, ” katanya.

Koalisi Masyarakat Sipil yang menandatangani petisi tersebut yakni gabungan dari sejumlah LSM penggiat HAM diantaranya Kontras, YLBHI, Imparsial, ICJR, Safenet.

Kemudian tokoh kelompok dan akademisi yang ikut menandatangani petisi diantaranya, Guru Besar Fisipol UGM Prof Mochtar Mas’oed, pengasuh besar FH UGM Prof Sigit Riyanto, Alissa Wahid (putri mendiang Gus Dur), dosen FISIP UI Nur Iman Subono, mantan legislator Nursyahbani Katjasungkana, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, Direktur Riset di Lembaga Studi dan Advokasi Kelompok (ELSAM) Wahyudi Djafar, Usman Hamid, dan dosen Universitas Paramadina Dr. Phil Shiskha Prabawaningtyas.

Selanjutnya pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam negeri Syarief Hidayatullah (UIN) Saiful Mujani, pengajar Fakultas Hukum UGM Zainal Arifin Mochtar, penggiat hukum dan pengajar FH Universitas Hasanuddin Laode M Syarif, Burhanuddin Muhtadi, serta peneliti media Agus Sudibyo juga ikut menandatangi petisi tersebut.