Categories
Info

Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional Capai Rp340 Triliun

Suara. com – Menteri Koordinator Bagian Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga menjabat sebagai Pemimpin Komite Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) melaporkan realisasi program Perbaikan Ekonomi Nasional kini telah mencapai 45, 8 upah atau Rp340, 84 triliun.

Suara. com – Gajah Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) melaporkan realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional kini sudah mencapai 45, 8 persen atau Rp340, 84 triliun.

Airlangga menuturkan jumlah tersebut terdiri sejak beberapa sektor mulai sebab kesehatan, perlindungan sosial tenggat insentif usaha.

“Terdiri dari sektor kesehatan 34 persen atau Rp80, 48 triliun, perlindungan sosial ini 55 persen atau Rp102, 69 triliun. Untuk UMKM realisasi Rp48 triliun atau 29 persen, lalu program prioritas 44 tip atau Rp52, 3 triliun, dan terkait insentif cara sebesar Rp56, 7 triliun atau 50, 3 obat jerih, ” kata Airlangga di konferensi pers yang disiarkan melalui akun YouTube Kemenko Marves, Senin (30/8/2021).

Selain itu, Airlangga juga mengadukan progres dari penyaluran sandaran sosial Covid-19 untuk asosiasi. Untuk program bantuan beras 10 kilogram sudah tersalurkan sesuai dengan targetnya 28, 8 juta keluarga, Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT sudah disalurkan 100 persen atau 8, 8 juta Suku Penerima Manfaat (KPM).

Baca Juga: Termasuk Kaltim, 3 Provinsi Luar Jawa dan Bali Tetap Terapkan PPKM Level 4

Sementara itu, bantuan subsidi upah Rp 1 juta per pekerja sudah selesai dan sudah dicairkan pada 2, 09 juta praktisi. Lalu untuk realisasi Banpres Produktif Usaha Mikro atau BPUM yakni Rp14, 2 triliun untuk 11, 84 juta pelaku usaha mikro.

“Bantuan Presiden Usaha Mikro (BPUM) realisasinya Rp14, dua triliun terhadap 11, 84 juta pelaku usaha mikro dan ini sekitar 92, 52 persen, ” ungkapnya.

Adapun sebelumnya, penerapan PPKM Jawa dan Bali menemui perbaikan penanganan Covid-19. Sebesar wilayah aglomerasi mengalami penurunan level atau tingkatan, tercatat Malang Raya (Kabupaten Sebal, Kota Malang, dan Praja Batu).

Presiden Joko Widodo mengumumkan, kalau PPKM diperpanjang mulai 31 Agustus sampai 6 September. Pemerintah memutuskan mulai 31 Agustus sampai 6 September 2021 untuk wilayah Jawa-Bali terdapat penambahan wilayah aglomerasi yang masuk ke lapisan 3, yakni Malang Sundal dan Solo Raya.

“Sehingga wilayah yang masuk ke dalam level 3 di penerapan minggu ini ialah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Besar, Surabaya Raya, Malang Besar, Solo Raya, ” introduksi Jokowi dalam video yang ditayangkan di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (30/8).

Mengaji Juga: Empat Provinsi di Luar Jawa dan Bali Masih Terapkan PPKM Level 4