Categories
Info

Sengketa Pilkada 2020, MK Gelar Wasit untuk 35 Perkara Mulai Keadaan Ini

Suara. com – Majelis hukum Konstitusi menggelar sidang untuk 35 permohonan perselisihan hasil pemilihan besar daerah atau Pilkada 2020 pada tiga panel di Gedung Majelis hukum Konstitusi, Jakarta, Selasa (26/1/2021).

Suara. com – Mahkamah Konstitusi menggelar sidang untuk 35 tuntutan perselisihan hasil pemilihan kepala wilayah atau Pilkada 2020 dalam tiga panel di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (26/1/2021).

Panel 1 dipimpin oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, Wahiduddin Adams dan Enny Nurbaningsih memeriksa perkara sengketa Pilkada Sumatera Barat, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Banten, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Papua, Papua Barat, Sumatra Selatan dan Maluku Utara.

Sengketa hasil Pilkada Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Jambi, Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Barat, Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Papua, Papua Barat, Suamtera Selatan dan Maluku diperiksa Ketua Konstitusi Aswanto, Suhartoyo dan Daniel Yusmic Pancastaki Foekh di Panel 2.

Kemudian Panel 3 dengan Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Saldi Isra dan Manahan MP Sitompul menjajaki perkara sengketa hasil Pilkada Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Gorontalo, Papua, Papua Barat, Sumatera Selatan dan Maluku Mengadukan.

Baca Juga: Buka 363 Kotak Perkataan Jelang Sidang MK, KPU Solok Dituding Ciderai Demokrasi

Dalam sesi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengingatkan para peserta sidang untuk mengarahkan protokol kesehatan dengan disiplin.

“Mohon untuk perhatian kita bersama, baik pemohon, termohon KPU, Bawaslu dan calon pihak terkait yang masih bersandar di belakang, bahwa persidangan ini dilakukan dengan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat. Baik lantaran sisi orang dan dokumen sehingga kita bisa terhindar dari landasan Covid-19, ” ujar Hakim Konstitusi Arief Hidayat.

Total sebanyak 132 tuntutan perselisihan hasil pemilihan kepada wilayah yang sudah diregistrasi Mahkamah Konstitusi. (Antara)