Categories
Info

Spesialis Minta MPR RI Jangan Wacanakan Amandemen UUD 1945, Apa Alasannya?

Suara. com semrawut Pakar Hukum Tata Negeri, Bivitri Susanti mewanti-wanti MPR RI untuk tidak menjadikan amandemen Undang-undang Dasar 1945 menjadi sebuah wacana. Pokok, ia mengetahui kalau apapun yang diinginkan politisi pasti akan terwujud.

Suara. com – Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti mewanti-wanti MPR MENODAI untuk tidak menjadikan amandemen Undang-undang Dasar 1945 menjadi sebuah wacana. Sebab, ia mengetahui kalau apapun dengan diinginkan politisi pasti mau terwujud.

Bivitri mengungkapkan kalau hal tersebut bisa diketahui lantaran dirinya yang benar selalu melihat kecenderungan berdasarkan studi empirik dari aksi politisi di balik pembuatan wacana.

“Studi empirik menunjukkan apapun maunya politisi sekarang ini, itu bisa terjadi, ” kata pendahuluan Bivitri dalam sebuah program diskusi daring yang ditayangkan di YouTube Integrity Law Firm, Kamis (26/8/2021).

Ahli hukum Bivitri Susanti. [Antara/Ilustrasi Suara.com]

Sebelumnya ia mendengarkan pernyataan dibanding Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani yang menyuarakan kalau amandemen UUD 1945 yang masih terbilang dialog. Itu yang kemudian menyusun Bivitri meminta supaya amandemen UUD 1945 tidak menjadi sebuah agenda MPR RI.

Menyuarakan Juga: Temui Pimpinan MPR, Jokowi Sebut Soal Amandemen Urusan Parpol di DPR

Itu disampaikan Bivitri menurutnya tidak ada urgensinya melakukan amandemen UUD 1945 saat tersebut. Justru yang harus dilakukan MPR RI saat tersebut ialah bagaimana caranya membenarkan kualitas demokrasi yang situ menurun.

“Itu tadi ya, kita masih pada soal pemburu pembuat meme serta mural buat saya itu masalah mendasar dalam pelaksanaan konstitusi, itu dulu diselesaikan ketimbang malah mengubah konstitusinya. ”