Categories
Info

Surya Anta: Indonesia Harus Tetapkan Status Perang Agar Masyarakat di Papua Aman

Suara. com – Saling serang antara Tentara Penyelamatan Negara Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan TNI-Polri semakin kala terjadi beberapa pekan belakangan ini, hingga menyasar awak sipil di Papua.

Suara. com – Saling serang antara Tentara Pembebasan Negara Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan TNI-Polri semakin kerap terjadi beberapa pekan akhirnya ini, hingga menyasar masyarakat sipil di Papua.

Penggerak Front Rakyat Indonesia buat West Papua (FRI-WP) Surya Anta Ginting menyebut naiknya tensi konflik bersenjata pada Papua diawali oleh pemerintah Indonesia yang melabeli TPNPB sebagai teroris.

“Penambahan jumlah personil tentara serta polisi beserta operasinya akan memakan korban warga sipil yang bertambah banyak. Contoh yang paling semoga diingat adalah operasi Nduga pasca serangan oleh gerombolan Egianu Kogoya, ” sirih Surya Anta saat dihubungi Suara. com, Selasa (18/5/2021).

“Jadi, lingkaran kekerasan tak sedang dihentikan oleh negeri. Malah spiral kekerasannya dibuat tambah rumit, ” sambungnya.

Menyuarakan Juga: Sungguh-sungguh, Pendiri OPM Sebut Veronica Koman Provokator dan Pengecut

Eks tahanan politik Papua di Jakarta itu menilai kedua belah bagian seharusnya mendeklarasikan status konflik bersenjata di Papua.

“Sudah saatnya kita menyebut bahwa status Papua sedang berharta dalam konflik bersenjata. Pengucapan ini penting agar kedua belah pihak baik TNI/Polri dan TPNPB yang tengah berperang tidak menyasar masyarakat sipil, serta ada penilikan oleh dunia Internasional pada situasi yang tengah berlaku di Papua, ” ucapnya.

Sehingga jika terjadi korban salah sasaran terhadap masyarakat sipil di Papua, itu bisa terlindungi secara norma.

“Setiap dengan melakukan pelanggaran atas patokan hukum humaniter ini bakal dapat dibawa ke meja hijau sebagai penjahat konflik, ” jelasnya.

Selain itu, status ini akan membua pemantauan independen dari dunia Internasional atau Persatuan Bangsa-Bangsa, serta membuka jalur pewarta masuk ke Papua buat menginformasikan situasi perang.

Baca Serupa: Veronica Koman Sindir Media yang Pungut Pendiri OPM: Wawancara pada Kubur

“Kalau sekarang kan gak ada ‘wasitnya’. Sementara di sisi asing, media yang seharusnya naganaganya pemantau gak bisa mengakar. Jadi tidak ada keberimbangan. Alutsista, asukan, logistik, koneksi semuanya menguntungkan TNI/Polri, ” tutur Surya.